SAMARINDA – Sorotan terhadap belum terealisasinya bonus untuk atlet Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah menorehkan prestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh–Sumatra Utara 2024 kini semakin menguat, terutama dari kalangan legislatif yang merasa perlu adanya perhatian serius terhadap nasib para atlet. Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk bonus masih dalam tahap pengajuan dan direncanakan akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Isu ini tidak hanya berdampak pada para atlet yang telah berkontribusi mengharumkan nama daerah, tetapi juga menjadi refleksi atas komitmen pemerintah terhadap penghargaan prestasi. Damayanti, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, mengemukakan tekadnya untuk turut mengawal dan memastikan bahwa hak para atlet benar-benar terpenuhi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Dispora guna menelusuri hambatan yang menyebabkan tertundanya pembayaran bonus.
“Kami akan membahas di Komisi IV dan memanggil Dinas terkait untuk mengetahui sebab musabab belum dibayarkan serta akan dicek lagi dalam APBD Perubahan TA 2025,” ujar Damayanti saat ditemui di Samarinda, Selasa (29/07/2025).
Ia menilai, penghargaan berupa bonus tidak sekadar bersifat material, melainkan simbol dukungan moral dari pemerintah terhadap perjuangan dan pengorbanan atlet selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi. Damayanti menekankan pentingnya pemberian bonus yang proporsional sesuai capaian medali yang diraih atlet.
“Saya berharap bonus dapat diberikan sesuai prestasi yang diperoleh dan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah berjuang membesarkan nama Kaltim,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Terkait nominal, Dispora Kaltim diketahui telah menyusun tiga skema bonus yang diusulkan kepada kepala daerah, yakni Rp300 juta, Rp400 juta, dan Rp500 juta. Namun, hingga akhir Juli, belum ada kepastian mengenai angka mana yang akan dipilih ataupun jadwal pencairannya.
Ketidakpastian ini mulai memunculkan keresahan di kalangan atlet. Mereka mempertanyakan janji pemerintah, mengingat sudah hampir setahun ajang PON berlalu tanpa realisasi bonus yang dijanjikan. Keterlambatan ini dikhawatirkan menurunkan semangat para atlet dalam membela daerah pada event nasional ke depan.
Desakan agar pemerintah segera memberikan kejelasan soal bonus terus disuarakan. Kepercayaan atlet terhadap perhatian pemerintah terhadap dunia olahraga dipertaruhkan. Jika situasi ini terus dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan muncul kekecewaan lebih luas dari komunitas olahraga Kalimantan Timur. Pemerintah pun didorong untuk mengambil langkah cepat agar atlet merasa dihargai dan tetap bersemangat dalam membela daerah di panggung nasional.[] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan