BRIDA dan DPMPD Dorong Pembangunan Desa Berbasis Bukti

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Puguh Harjanto, menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pelaku industri lokal merupakan kunci strategis dalam membangun ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Puguh saat menerima kunjungan resmi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kaltim, Fitriansyah, di Kantor DPMPD Kaltim pada Rabu (04/06/2025).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga riset. Dalam pertemuan itu, BRIDA Kaltim memaparkan hasil riset terbaru yang mengulas model kolaborasi BUMDes dengan industri lokal, yang telah diujicobakan di beberapa desa di Kaltim. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai potensi sinergi, termasuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengembangan ekowisata yang berlandaskan kearifan lokal.

Puguh Harjanto mengapresiasi hasil riset BRIDA yang memberikan data serta solusi aplikatif bagi pembangunan desa. Ia menegaskan, “BUMDes bukan sekadar badan usaha, melainkan pilar penting dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika BUMDes mampu bermitra dengan pelaku industri lokal secara sehat dan setara, maka kita bicara tentang akselerasi pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal.”

Lebih lanjut, Puguh menjelaskan bahwa temuan riset tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa kedepan. Ia juga mendorong agar pendekatan riset dan data ini dapat diterapkan secara luas di desa-desa lain, sehingga model kolaborasi yang sukses dapat diadopsi secara menyeluruh.

Di sisi lain, Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, menuturkan bahwa riset ini merupakan bagian dari mandat lembaga untuk menghasilkan inovasi kebijakan berbasis bukti. Ia menekankan pentingnya peran aktif desa dalam ekosistem ekonomi lokal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa hasil riset tidak hanya berhenti di meja akademik, tetapi bisa menjadi alat bantu strategis bagi pengambil kebijakan di daerah. Riset ini menunjukkan bahwa ketika desa diberi ruang untuk tumbuh bersama industri, hasilnya luar biasa,” kata Fitriansyah.

Diskusi teknis antara tim BRIDA dan jajaran DPMPD turut membahas langkah implementasi lanjutan. Beberapa desa percontohan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser dilaporkan telah berhasil mengembangkan unit usaha BUMDes yang terintegrasi dengan pelaku usaha lokal. Sebagai bagian dari upaya menuju desa mandiri dan inklusif, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan agar seluruh BUMDes di wilayahnya memiliki mitra usaha produktif paling lambat pada akhir 2026. (ADVERTORIAL)

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Nursiah

PDF