SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menguatkan komitmen dalam mendukung program pendidikan gratis, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, saat menghadiri apel pagi dan aksi bersih-bersih sampah plastik di kawasan Islamic Center Samarinda, Kamis (5/6/2025).
Menanggapi pertanyaan seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai memberi dukungan terhadap program-program prioritas provinsi, Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah lebih dulu menyiapkan kebijakan pendidikan gratis untuk SMA, yang merupakan kewenangan provinsi.
“Kalau SD dan SMP itu memang ranah kabupaten/kota. Di provinsi, kita sudah menjalankan program SMA gratis. Melalui penambahan biaya operasional sekolah per siswa, kita harapkan sekolah tidak lagi menarik pungutan,” ujar Sri Wahyuni.
Sri menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan tanpa beban biaya. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BUSP) sebagai bentuk dukungan terhadap operasional sekolah.
“BUSP sudah berjalan, sekolah tinggal mengajukan permohonan penggunaannya, nanti akan dicairkan sesuai kebutuhan. Ini murni untuk operasional sekolah,” tegasnya.
Selain BUSP, Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan program bantuan perlengkapan sekolah yang berbeda dari bantuan operasional. Program ini mencakup item seperti seragam, tas, topi, dan sepatu.
“Itu di luar BUSP. Jadi bukan hanya seragam, tapi seluruh perlengkapan sekolah juga disiapkan,” tambahnya.
Tak hanya untuk siswa SMA, bantuan juga menyasar mahasiswa. Menurut Sri, daftar penerima dari kalangan mahasiswa sudah masuk, dan dana bantuan akan ditransfer langsung ke kampus masing-masing begitu Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kaltim berharap dapat mengurangi beban biaya pendidikan di semua jenjang yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (ADVERTORIAL)
Rifky Irlika Akbar