SAMARINDA – Isu rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen mengundang perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan itu dinilai berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah, terutama bagi kabupaten dan kota yang masih mengandalkan APBD terbatas untuk membiayai pembangunan. Anggota Komisi III DPRD …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan