SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (01/09/2025). Dalam aksi ini, mereka menyampaikan 11 poin tuntutan terkait kebijakan pemerintah. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul …
Read More »Banggar DPRD Kaltim Kaji Mendalam KUA-PPAS 2026
SAMARINDA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 belum menemui kata akhir. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membutuhkan waktu tambahan untuk menelaah sejumlah poin yang dianggap penting dan harus …
Read More »Bom Molotov Ditemukan, DPRD Kaltim Tegaskan Demo Jangan Anarkis
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa aksi perusakan fasilitas saat demonstrasi mahasiswa pada Senin (01/09/2025) di depan gedung DPRD Kaltim bukan sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa. Ia menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan pihak lain yang menunggangi jalannya aksi. Dalam wawancara resmi di …
Read More »Hasanuddin Mas’ud Imbau Aksi Damai di Kaltim
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi ini, khususnya dalam konteks aksi demonstrasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar pada Senin, (01/09/2025), di depan Gedung DPRD Kaltim. Dalam wawancara resmi di …
Read More »Ketua DPRD Kaltim Sarankan Transmigrasi untuk Memperkuat Kursi DPR RI
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menilai program transmigrasi masih relevan dan perlu didorong di wilayah provinsi ini. Program tersebut tidak hanya diyakini dapat memanfaatkan lahan yang belum tergarap, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk Kaltim sehingga representasi provinsi di DPR RI bisa …
Read More »Hasanuddin Mas’ud: Dialog Alot karena Tuntutan Belum Terstruktur
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menilai pentingnya kesiapan matang dalam penyampaian aspirasi mahasiswa agar menghasilkan keputusan yang jelas dan bermanfaat. Pandangan itu disampaikannya setelah menanggapi aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (01/09/2025) lalu. Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa …
Read More »DPRD Kaltim Buka Dialog, Mahasiswa Desak 11 Tuntutan Disepakati
SAMARINDA – Halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi pusat perhatian publik pada Senin, (01/09/2025), setelah ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berkumpul untuk menggelar aksi demonstrasi. Massa menuntut pemerintah segera merespons isu-isu nasional yang dinilai mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sejak siang …
Read More »DPRD Kaltim: Pemutusan Jalan bendungan Marangkayu Hak Masyarakat
SAMARINDA – Warga Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melakukan aksi memutus jalan menuju Bendungan Marangkayu pada Rabu 27 Agustus 2025. Tindakan itu merupakan bentuk protes karena ganti rugi lahan mereka tak kunjung dibayarkan selama 17 tahun sejak proyek bendungan dimulai pada 2007. Tercatat ada 63 warga dengan …
Read More »DPRD Kaltim Klarifikasi Isu Anggaran Videotron Rp26,5 Miliar
SAMARINDA – Isu terkait paket belanja jasa penayangan videotron senilai Rp26,5 miliar yang termuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ramai diperbincangkan di media sosial. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi kabar tersebut dengan …
Read More »Pemotongan DBH 50 Persen Jadi Sorotan DPRD Kaltim
SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Hal ini disampaikan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan