DPRD Prov. Kalimantan Timur

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan tidak mungkin seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan sepenuhnya untuk membiayai program pendidikan gratis, meskipun program itu dikenal dengan sebutan gratispol pendidikan. “Kami bisa memahami walaupun namanya gratispol tidak mungkin …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Nibung (Pelawan) – Simpang KM 46 Biatan di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Proyek jalan sepanjang 34 kilometer tersebut diharapkan dikerjakan maksimal, efisien, dan bebas dari persoalan lahan. Anggota Komisi III …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan aspirasi masyarakat Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terkait pembangunan jalan provinsi dan jembatan di wilayah mereka telah diakomodasi oleh pemerintah provinsi. Jalan sepanjang kurang lebih 34 kilometer tersebut tetap akan melewati dua desa yang sebelumnya dikhawatirkan terlewatkan dari …

BALIKPAPAN – Polemik ganti untung lahan warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Balikpapan–IKN segmen 3B-2 Simpang Susun Balikpapan Utara kembali menjadi sorotan. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan bersama instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut dalam Rapat Dengar …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bahwa pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan Jembatan Sungai Nibung (Pelawan) – Simpang KM 46 Biatan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan memanfaatkan jalur existing atau jalan yang sudah ada. Dengan demikian, proyek tersebut tidak menghadapi kendala berarti terkait …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan perlunya koordinasi yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di wilayah perkebunan sawit serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan pentingnya pembagian kewenangan yang tegas …

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, menegaskan bahwa implementasi program pendidikan gratis atau Gratispol sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim perlu menuntaskan persoalan mendasar di tingkat pendidikan menengah sebelum memperluas program ke …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti tantangan operasional yang dihadapi sekolah swasta di tengah penerapan program pendidikan gratis berbasis kebijakan Gratispol. Banyak pihak menilai sejumlah sekolah swasta belum siap menyesuaikan diri dengan aturan baru, terutama terkait pengelolaan SPP dan biaya operasional. Anggota Komisi …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan perlunya peningkatan kualitas sekolah swasta agar tetap mampu bersaing di tengah dinamika pendidikan saat ini. Dorongan ini muncul menyusul kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan pendidikan gratis dan keterbatasan subsidi pemerintah dapat mengancam eksistensi sekolah swasta. Anggota Komisi IV …

SAMARINDA – Lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Angklung, Samarinda, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim karena diduga dikuasai oleh oknum tertentu. Kawasan yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik kini dipenuhi bangunan permanen maupun sementara, bahkan terdapat aktivitas jual beli, sehingga mengurangi manfaat …