DPRD Prov. Kalimantan Timur

SAMARINDA – Komitmen legislatif dan eksekutif di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat regulasi sektor pendidikan serta lingkungan hidup kembali dikuatkan. Dalam Rapat Paripurna ke-25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) resmi ditetapkan untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Rapat ini menandai langkah …

SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengakhiri polemik dugaan pelanggaran etika yang melibatkan dua anggotanya, Andi Satya Adi Saputra dan Darlis Pattalongi. Keduanya secara resmi dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun tata tertib dewan, mengakhiri penyelidikan yang berlangsung lebih dari …

SAMARINDA – Prioritas implementasi kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian utama Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Dalam Rapat Paripurna ke-25, Fraksi Golkar secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan aturan turunan yang cepat pasca-pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal …

SAMARINDA – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan utama dalam agenda legislatif provinsi. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim secara tegas menekankan urgensi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penghapusan ketimpangan akses pendidikan. Dalam forum resmi Rapat Paripurna …

SAMARINDA – Masa depan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi titik fokus perdebatan legislatif menyusul masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan ke tahap pembahasan krusial. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kaltim secara lugas menegaskan bahwa Ranperda ini harus menjadi lebih dari sekadar dokumen formal; ia harus …

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-25 masa sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (21/07/2025) menjadi ajang interupsi yang menyoroti kualitas sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam forum penting ini memicu kritik keras, menandakan adanya persoalan dalam efektivitas proses …

SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mewujudkan pendidikan gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK melalui program Gratispol (Gratis Seragam dan Pendidikan Sekolah) mendapat pengawasan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal …

SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, kembali menyoroti persoalan mendasar yang masih membayangi pelayanan publik di daerah. Dalam pandangannya, sejumlah layanan penting seperti perpajakan, perizinan, dan pengurusan sertifikat tanah masih belum berjalan dengan efisien dan menyulitkan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam …

SAMARINDA – Dorongan untuk meningkatkan anggaran perlindungan anak kembali mencuat dalam forum resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada Senin (21/07/2025), menyoroti minimnya alokasi dana yang diberikan …

SAMARINDA – Fenomena pernikahan dini di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan, kali ini dari perspektif peran lembaga perlindungan anak dan edukasi kesehatan reproduksi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada …