SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk dua panitia khusus (Pansus) guna membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2025–2029 serta perubahan kamus usulan pokok pikiran (pokir) DPRD. Pembentukan dua pansus tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung …
Read More »DPRD Desak Kebijakan Atasi Stunting dan Pengangguran
SAMARINDA – Kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata belum sejalan dengan geliat pertumbuhan ekonominya yang begitu tinggi. Meski provinsi ini menyumbang hampir setengah dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Kalimantan, masalah ketimpangan sosial, stunting, pengangguran, hingga kesenjangan gender masih menjadi persoalan mendasar yang belum terpecahkan. Hal ini menjadi …
Read More »Rapat Internal Bapemperda DPRD Kaltim Bahas Perubahan Tiga Perda Strategis
SAMARINDA– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengelar rapat internal dengan membahas tiga buah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Tiga buah usulan itu yakni terkait perubahan Peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jamkrida, perubahan Perda …
Read More »DPRD Kaltim Gelar RDP Program Gratispol bersama Pemprov dan 15 Perguruan Tinggi
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan 15 Perguruan tinggi di Samarinda dan Balikpapan guna membahasa persiapan Pelaksanaan implementasi program bantuan pendidikan gratis bagi pendidikan tinggi Tahun pembelajaran 2025-2026. RDP tersebut berlangsung di …
Read More »Bahas Persiapan SPMB, Komisi IV DPRD Kaltim Gelar RDP Bersama Disdikbud
SAMARINDA-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim guna membahasa persiapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murit Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kaltim Tahun pembelajaran 2025-2026. RDP tersebut …
Read More »Agus Aras Tegaskan SPMB Tahun ajaran 2025/2026 Lebih Baik Dari 2024/2025
SAMARINDA– Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Aras menegaskan bahwa tahun ini Sistem Penerimaan Murit Baru (SPMB) untuk tingkat SMA dan SMK Tahun ajaran 2025/2026 di Kaltim harus berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Kami ingin sistem penerimaan siswa baru tahun ini, khususnya …
Read More »Keuskupan Agung Samarinda Tidak Hadir, RDP Komisi I DPRD Kaltim Tidak Buahkan hasil
SAMARINDA– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Kecamatan Sungai Pinang Hairil Usman, ahli waris dari Djagung Hanafiah, dan pihak Keuskupan Agung Samarinda, terkait sengketa lahan di Jalan Damanhuri II RT 29, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Selasa …
Read More »DPRD Kaltim Soroti Kinerja RSHD, Tuntut Kejelasan Nasib Karyawan
SAMARINDA — Polemik ketenagakerjaan yang melibatkan karyawan dan eks karyawan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) semakin menjadi perhatian publik. Lonjakan jumlah aduan yang diterima Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mencerminkan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Jika semula hanya sekitar 30 orang yang menyampaikan keluhan, …
Read More »DPRD Telusuri Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Keuskupan
SAMARINDA – Persoalan status kepemilikan lahan yang kini ditempati Keuskupan Agung Kota Samarinda kembali mencuat ke publik, menyusul pengaduan dari Hairil Usman, yang mengklaim sebagai ahli waris dari Djagung Hanafiah, pemilik tanah sebelumnya. Kasus ini menjadi agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur …
Read More »Agusriansyah: Zonasi Diganti Domisili, Hanya Kurangi Kecurangan
SAMARINDA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa aturan baru yakni sistem domisili bertujuan mengurangi praktik kecurangan yang terjadi pada sistem zonasi sebelumnya. Dengan jalur domisili, syaratnya lebih ketat. Calon siswa harus memiliki KK yang diterbitkan setidaknya satu tahun sebelum pendaftaran, dan nama orang tua/wali di KK, …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan