Esensi Evaluasi Kebijakan Publik Oleh : Rustam Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dilakukan dalam rangka pemecahan masalah. Oleh karena itu orientasi kebijakan yang dibuat harus pada mengacu pada solusi riil atasmasalah yang ada di masyarakat. Dengan kata lainkebijakan dibuat selalu berorientasi pada kepentingan publik. Mengutip pendapat Badjuri …
Read More »Terobosan Baru, Jasa Raharja Miliki Layanan Online Aplikasi JRKU
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Pimpinan Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan pertemuan bersama awak media di Kantor Cabang PT. Jasa Raharja Pontianak pada hari ini Selasa (10/12). layanan Jasa Raharja di era digital Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Pontianak, Regy S. Wijaya. S.Kom. MMSI. AMII mengunkapkan bahwa untuk era di gital Jasa Raharja …
Read More »HUT Anti Korupsi Sedunia, GNPK RI Kalbar Serukan Jangan Korupsi Uang Rakyat
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Menyambut Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tgl 9 Desember 2019 dan HUT GNPK RI yang ke 5 tahun, menyerukan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah di daerah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi seruan anti korupsi pada masyarakat maupun pejabat di instansi pemerintah masing-masing daerah secara sederhana dan disesuaikan dengan …
Read More »Tentang Bimtek REDD Kalbar, Ini Penjelasan Ditjen PSKL KLHK
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknik (Bimtek) di Pontianak Rabu (13/11) di Hotel Golden Tulip Pontianak yang diikuti oleh seluruh Kelompok Pemangku Hutan (KPH) se Kalbar. Menurut Danang Kuncara Sakti, Kepala Seksi PUKHIRHA, Kemnetrian KLHK RI, kegiatan pelatihan perhitungan karbon diperlukan untuk menghitung potensi …
Read More »GNPK RI Kalbar Dukung Proses Hukum Mantan Ketua DPRD Ketapang
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Provinsi Kalimantan Barat, Ellysius Aidy mengapresiasi Kejaksaan Negeri Ketapang yang telah melakukan penahanan terhadap Hadi Mulyono Upas (HMU) mantan Ketua DPRD Ketapang periode 2014-2019 di Rutan Kelas II Pontianak beberapa hari yang lalu. Langkah penahanan terhadap tersangka …
Read More »Pesan Ibas Yudhoyono, Kader Demokrat Harus Dekat Dengan Rakyat
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Para petinggi DPP Partai Demokrat yaitu Hinca Panjaitan selaku Sekjen serta jajaran pengurus DPP masing-masing Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Prabowo Edhie Wibowo menginjakkan kaki di Bumi Khatulistiwa, Sabtu (16/11) guna menghadiri Pendidikan Kader Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat 2019, bertempat di Hotel Mercure Pontianak. Disela-sela acara, Ibas Yudhoyono mengatakan, …
Read More »Jeritan Rakyat ke PW GNPK RI Kalbar
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK RI) Kalimantan Barat meminta kepada pihak kepolisian mengusut tuntas kegiatan ilegal Debt Collector yang melakukan perampasan motor konsumen di tengah jalan. Menurut salah seorang pengurus PW GNPK RI Kalbar, Ellysius Aidy apapun bentuknya perampasan motor konsumen apalagi ditengah-tengah keramaian berlalu lintas …
Read More »Muhaidi Jafar : Pemkab Mempawah Harus Cari Solusi Masa Depan Nelayan
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Dampak pembangunan pelabuhan internasional kijing yang berlokasi di wilayah Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, ternyata tak selamanya memberikan solusi baik kepada para nelayan tradisional. Terbukti menurut Muhaidi Jafar, Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, kendala ini akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah. ”Kalau bisa nelayan yang selama ini menggantungkan penghasilan mendapat perhatian …
Read More »Polemik Daun Kratom, Ini Menurut GIAN Kalbar
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Polemik daun kratom yang menjadi komoditas penghasilan sebagian warga Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menjadi perbincangan hangat baik di level pemerintah daerah, bahkan juga secara nasional memberikan atensi yang cukup serius. Menanggapi pro dan kontra legalitas daun Kratom apakah bisa dikonsumsi atau tidak, Dewan Penasehat Gerakan Indonesia Anti Narkoba …
Read More »Razali S.Pd : Tinjau Kembali Soal Pajak Ikan Arowana
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Beberapa anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan pendapatnya soal kekesruhan pajak Ikan Arowana yang sangat memberatkan eksportir asal Kapuas Hulu. Kini giliran Razali, S.Pd, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu menegaskan, permasalahan pajak ikan Arowana yang saat ini sedang mengemuka di publik antara eksportir dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan