JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna mengatasi persoalan infrastruktur dan dampak lingkungan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Pokoknya kalau kolaborasi, gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” kata Pramono …
Read More »Koalisi Sipil Desak Pembatalan Izin Hutan di Sipora
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mendesak Menteri Kehutanan serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk segera membatalkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan Hutan Produksi seluas sekitar 20.706 hektare yang berlokasi di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Izin tersebut diprotes keras oleh koalisi, yang menilai …
Read More »Komisi X DPR Siap Panggil Fadli Zon soal Polemik Sejarah
JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R)I dikabarkan akan segera memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk dimintai penjelasan terkait polemik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang menuai kontroversi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam rapat kerja …
Read More »Pramono Soroti Pelanggaran Iklan Liar di Jakarta
JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola penerimaan pajak daerah dengan meminta seluruh wajib pajak, terutama yang selama ini berlindung di balik kekuasaan, agar patuh membayar kewajiban mereka. Dalam sambutannya pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan dan Gala Dinner Malam Apresiasi Wajib …
Read More »Eks Ketua TGPF: Pernyataan Fadli Zon Menyesatkan
JAKARTA – Kontroversi mencuat usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari berbagai kalangan yang menilai sikap itu meremehkan tragedi kemanusiaan yang masih membekas dalam ingatan banyak orang. Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei …
Read More »TAUD Adukan Penanganan Kasus Demo Buruh ke Propam
JAKARTA – Penetapan 14 tersangka dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, menuai sorotan publik. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menempuh jalur hukum dengan melayangkan laporan dugaan pelanggaran etik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes …
Read More »SBY: Banyak Kepentingan Hambat Perdamaian Timur Tengah
JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Ia menilai bahwa konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika lokal, tetapi juga oleh campur tangan berbagai pihak internasional yang memiliki kepentingan tersendiri. Dalam wawancara …
Read More »Reklame Tumbang, Mobil dan Motor Ringsek di Kembangan
JAKARTA – Cuaca ekstrem kembali menimbulkan kerugian. Sebuah papan reklame milik restoran di Jalan Pesanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, tumbang akibat terpaan angin kencang pada Sabtu (14/06/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada satu unit mobil dan sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di dekat restoran. …
Read More »Penyempitan Trotoar Grand Indonesia Tuai Kritik Warga
JAKARTA – Polemik pemangkasan trotoar di kawasan pusat bisnis dan perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, menjadi sorotan tajam masyarakat, terutama para pejalan kaki yang terdampak langsung atas penyempitan jalur pedestrian tersebut. Pantauan pada Minggu (15/06/2025) menunjukkan kondisi trotoar di Jalan Teluk Betung I, khususnya di tikungan dekat pintu masuk barat …
Read More »DPR Siap Mediasi Sengketa Empat Pulau
JAKARTA – Komisi II DPR RI bersiap memainkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait klaim atas empat pulau. Sengketa administratif ini mencuat setelah munculnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang dinilai kontroversial. Dalam waktu dekat, DPR RI …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan