SAMARINDA – Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun di kementerian dan lembaga (K/L) menuai penolakan dari sejumlah pihak di daerah. Salah satunya adalah Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan daerah dan menghambat …
Read More »