Samarinda

F-PDIP Ajukan Lima Pertanyaan Soal Raperda RTRW 2022-2024

PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Dalam Rapat Paripurna ke-37 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2022-2024, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengajukan lima pertanyaan. Dalam naskah pandangan umum yang dibacakan …

Read More »

Penyelesaian Masalah Ketidaksesuaian Ruang Harus Dimuat

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Terdapat kekurangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2022-2042 sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Kaltim dalam Sidang Paripurna ke-32 awal September 2022 lalu. Seharusnya, raperda tersebut memuat panduan umum tentang penyelesaian masalah ketidaksesuaian ruang. Hal …

Read More »

BK Evaluasi Kedisiplinan Anggota Dewan

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengevaluasi kedisiplinan anggota dewan, terutama mengenai kehadirannya dalam sejumlah kegiatan, termasuk dalam Rapat Dengar Pendapat dan rapat paripurna. Hal itu disampaikan Sutomo Jabir, Ketua BK DPRD Kaltim saat memimpin rapat BK didampingi Wakil …

Read More »

Demokrat-Nasdem Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM –  Persoalan tumpang tindih lahan di kawasan yang tercakup dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP) dirasakan begitu masif. Bukan saja dengan kawasan yang masuk dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota (RTRWK), juga dengan kawasan hutan dan tanah hak. Sejumlah kasus tumpang tindih …

Read More »

F-PAN Minta Pemprov Segera Validasi KLHS

PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera memvalidasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042. Hal itu …

Read More »
Muhammad Ramadhan

Fasilitas Untuk Ketua Dewan Siap Digunakan

PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Fasilitas kedinasan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah siap digunakan Hasanuddin Mas’ud yang Senin (12/09/2022) kemarin dilantik. Hal itu disampaikan Muhammad Ramadhan, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kaltim kepada para wartawan, Selasa (13/09/2022). Saat diwawancara di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, …

Read More »

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sangat Urgen dan Strategis

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal yang sangat urgen dan strategis untuk dilakukan agar dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan. Hal itu disampaikan Harun Al Rasyid, Sekretaris F-PKS, menanggapi nota penjelasan Gubernur Kaltim …

Read More »

Selanjutnya, Raperda RTRWP Dibahas Melalui Pansus

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang hadir dalam Rapat Paripurna ke-37 masa sidang ketiga DPRD Kaltim, Senin (13/09/2022), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim tahun 2022-2042. Persetujuan …

Read More »

Menanti Prestasi Monumental Sang Gubernur

PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) boleh beranggapan bahwa sudah banyak yang dilakukan di masa kepemimpinan Isran Noor selaku Gubernur dalam empat tahun terakhir. Namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim ada yang berpandangan berbeda dan menganggap apa yang sudah dilakukan Gubernur Kaltim belum ada …

Read More »

RTRW Diminta Melindungi Kepentingan Adat

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Guna mencegah terjadinya konflik agraria antara korporasi dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada Gubernur Kaltim memasukkan muatan pengakuan dan perlindungan kepentingan adat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com