DPRD Prov. Kalimantan Timur

SAMARINDA – Pembahasan mengenai pemekaran daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka di Kalimantan Timur (Kaltim). Luasnya wilayah provinsi ini dengan kondisi infrastruktur yang masih belum merata dinilai menjadi alasan kuat untuk mendorong lahirnya daerah baru sebagai upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …

SAMARINDA – Isu pemekaran wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat, terutama mengenai rencana pemekaran Kecamatan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur. Agenda tersebut kini berada pada tahap krusial setelah berbagai persyaratan administratif dinyatakan hampir rampung. Hanya tinggal menunggu persetujuan melalui rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan. Distribusi dana yang tidak seimbang dikhawatirkan berpotensi memperlebar kesenjangan antara sekolah dengan fasilitas lengkap di perkotaan dan sekolah-sekolah yang masih kekurangan sarana di daerah terpencil. Anggota Komisi …

SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), J. Jahidin, mengecam keras buruknya konstruksi pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut Jahidin, pembangunan jalan tersebut belum memenuhi standar teknis, dengan adanya indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Monitoring di …

SAMARINDA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim) menatap masa depan dengan semangat baru setelah menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) yang menghasilkan penyegaran struktur kepengurusan. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan politik bagi masyarakat di berbagai tingkatan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, mengatakan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perlunya perbaikan jalan eksisting sebelum rencana peralihan jalur baru direalisasikan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kebijakan pembangunan infrastruktur yang diungkapkan Gubernur Kaltim serta upaya pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, Senin (08/09/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, …

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengingatkan potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, terutama dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. …

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025), hanya berfokus pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Ketua DPRD …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, regulasi tersebut diingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak warga negara dan tetap menjunjung kepastian hukum. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat ditemui …