DPRD Prov. Kalimantan Timur

SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Hal ini disampaikan …

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mulai menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung pada Selasa (02/09/2025), terungkap bahwa proyeksi …

SAMARINDA – Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Barat kembali menjadi perhatian publik dan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan dukungan terhadap rencana ini, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi sesuai aturan harus dipenuhi secara matang. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa …

SAMARINDA – Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya di Kutai Barat kembali menjadi sorotan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD menyatakan dukungan terhadap pemekaran ini karena diyakini dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, kualitas pendidikan tidak boleh hanya diukur dari keberadaan program pendidikan gratis atau Gratispol. DPRD menekankan, perhatian terhadap infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis …

SAMARINDA – Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah gejolak pasar terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melalui program pasar murah. Salah satu terobosan yang kini menjadi agenda rutin adalah kegiatan “Pasar Kamis”, yang digelar setiap pekan di belakang Kantor Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kutai Barat. Program …

SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam membangun infrastruktur pada 2025 kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung pembangunan jalan dan bandara. Namun, ia juga mengingatkan bahwa …

SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen memicu kekhawatiran serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat bergantung pada transfer dana tersebut untuk membiayai pembangunan maupun pelayanan publik. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya langkah antisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal ini terkait kemungkinan perbedaan antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disahkan dengan pedoman penyusunan APBD yang biasanya terbit setelahnya. Anggota …

SAMARINDA – Proyeksi pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim yang berlangsung di Gedung E, Lantai …