PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ramai-ramai menyuarakan perubahan atas salah satu ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pergub 49). Dalam Rapat Paripurna Ke-38 DPRD …
Read More »Sering Tak Hadir Paripurna, Gubernur Diprotes
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprotes sikap Gubernur Kaltim Isran Noor yang belakangan ini sering mangkir di acara rapat paripurna DPRD Kaltim, termasuk saat teken persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) …
Read More »Pj Sekda dan Ketua DPRD Teken Persetujuan P-APBD Kaltim TA 2022
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Riza Indra Riadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud teken persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2022. Penandatangan persetujuan bersama …
Read More »P-APBD Kaltim TA 2022 Sukses Diketok, Gubernur Kaltim Berikan Apresiasi
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Berjalan suksesnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran (TA) 2022 tak terlepas dari peran Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang telah bekerja sama secara baik dengan Tim Anggaran …
Read More »Fraksi Gerindra Suarakan 9 Isu Penyusunan RTRW Kaltim
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyuarakan 9 isu yang dinilai krusial untuk diperhatikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042. Hal itu disampaikan Henry …
Read More »Pemprov Diminta Serius Bangun Perbatasan
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2022-2042, Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahulu ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional. Untuk itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim …
Read More »F-PDIP Ajukan Lima Pertanyaan Soal Raperda RTRW 2022-2024
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Dalam Rapat Paripurna ke-37 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2022-2024, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengajukan lima pertanyaan. Dalam naskah pandangan umum yang dibacakan …
Read More »Penyelesaian Masalah Ketidaksesuaian Ruang Harus Dimuat
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Terdapat kekurangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2022-2042 sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Kaltim dalam Sidang Paripurna ke-32 awal September 2022 lalu. Seharusnya, raperda tersebut memuat panduan umum tentang penyelesaian masalah ketidaksesuaian ruang. Hal …
Read More »BK Evaluasi Kedisiplinan Anggota Dewan
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengevaluasi kedisiplinan anggota dewan, terutama mengenai kehadirannya dalam sejumlah kegiatan, termasuk dalam Rapat Dengar Pendapat dan rapat paripurna. Hal itu disampaikan Sutomo Jabir, Ketua BK DPRD Kaltim saat memimpin rapat BK didampingi Wakil …
Read More »Demokrat-Nasdem Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Persoalan tumpang tindih lahan di kawasan yang tercakup dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP) dirasakan begitu masif. Bukan saja dengan kawasan yang masuk dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota (RTRWK), juga dengan kawasan hutan dan tanah hak. Sejumlah kasus tumpang tindih …
Read More »