Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Isu keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan menjelang tahun ajaran baru. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dalam keterangannya kepada media di Samarinda, Selasa (03/06/2025), Damayanti menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak, terutama di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Balikpapan. “Kami berharap Pemprov Kaltim harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi setiap tahun ajaran baru, kita ketahui bersama persoalan ini adalah sesuatu yang memang sering terjadi,” Ujar Damayanti.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima, lebih dari 50 persen lulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Balikpapan tidak tertampung di sekolah negeri pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang notabene berada di bawah kewenangan provinsi. “Ada 51 persen anak-anak didik kita dari jenjang SMP ke SMK atau SMA itu tidak terakomodir dengan keberadaan sekolah negeri yang disediakan di Balikpapan,” Tambah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah tahunan biasa. Damayanti menekankan bahwa Balikpapan bukan hanya kota besar di Kaltim, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai pintu masuk menuju wilayah IKN yang kini tengah dibangun pemerintah pusat. “Balikpapan ini gerbangnya Kaltim dan daerah terdekat dengan IKN, jadi saya mendorong peran serta dari Pemprov Kaltim tidak menutup mata,” Tegas legislator daerah pemilihan Balikpapan ini.
Ia juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu, yang makin terasa ketika sekolah negeri tidak mencukupi kebutuhan. “Balikpapan tidak bisa terus mengandalkan sekolah swasta sebagai solusi utama, dan pemerintah harus hadir memberikan jaminan akses pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah,” ujarnya.
Damayanti pun mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk segera menyusun pemetaan kebutuhan pembangunan sekolah baru. Pemetaan tersebut, menurutnya, harus fokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan daerah yang kerap menjadi lokasi penumpukan pendaftar.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, namun kehadiran dan inisiatif pemerintah daerah tetap menjadi kunci utama. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agnes Wiguna
