Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Rancangan kerja sama energi nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi kini memasuki tahap pembahasan di Kongres AS, tetapi pelaksanaannya masih dikaitkan dengan syarat politik. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kesepakatan tersebut hanya akan berjalan apabila Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords.
Rancangan perjanjian yang disepakati pada Juli 2026 itu telah dikirim pemerintahan Trump kepada Kongres AS pada Senin (24/8/2026). Dokumen tersebut membuka peluang bagi perusahaan AS untuk mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (26/8/2026).
“Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” kata seorang pejabat pemerintahan AS kepada Reuters, merujuk pada kesepakatan yang dimediasi AS antara Israel dan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk menormalisasi hubungan.
Abraham Accords merupakan rangkaian kesepakatan normalisasi yang dicapai pada 2020 dan 2021 antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Trump kemudian menjadikan normalisasi hubungan Saudi-Israel sebagai persyaratan bagi berlakunya kerja sama nuklir tersebut.
Dari sisi ekonomi, kesepakatan itu mencakup rencana pembangunan reaktor AP1000 dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar dolar. Proyek tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi Westinghouse, perusahaan yang kepemilikannya melibatkan Cameco (CCO.TO) dari Kanada dan Brookfield Asset Management (BAM.N).
Kesepakatan kerja sama nuklir tersebut memiliki masa berlaku 30 tahun. Rancangan perjanjian kini telah disampaikan kepada para pemimpin Kongres dan dijadwalkan masuk ke pembahasan komite pada Rabu (26/8/2026), menurut dua sumber di Kongres.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, Kongres memiliki waktu 90 hari sidang untuk menyatakan keberatan terhadap kesepakatan tersebut. Apabila tidak ada penolakan, perjanjian dapat diberlakukan. Jika Kongres menolaknya, Trump masih dapat menggunakan hak veto, sementara pembatalan veto membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga anggota Kongres.
Namun, rancangan tersebut menghadapi sorotan dari sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat dan kelompok yang mendorong pencegahan penyebaran senjata nuklir. Mereka menyoroti tidak adanya larangan bagi Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium atau pemrosesan ulang limbah nuklir, dua aktivitas yang dinilai dapat membuka jalur menuju pengembangan senjata nuklir.
Pemerintahan Trump membantah kekhawatiran tersebut dengan menyatakan bahwa perjanjian telah memuat ketentuan pencegahan proliferasi nuklir yang diwajibkan oleh hukum AS.
Dengan demikian, masa depan kerja sama nuklir Washington-Riyadh tidak hanya bergantung pada proses persetujuan di Kongres, tetapi juga pada perkembangan hubungan Arab Saudi dan Israel. Persyaratan politik yang ditetapkan Trump membuat agenda energi nuklir sipil Saudi berjalan beriringan dengan upaya normalisasi hubungan di kawasan Timur Tengah. []
Redaksi1
