Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disbun Kukar) menegaskan komitmennya dalam memastikan penyusunan anggaran tahun 2026 berjalan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat di sektor perkebunan. Komitmen ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan memastikan anggaran daerah memberikan dampak yang nyata bagi para pelaku perkebunan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa seluruh program yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2026 harus berorientasi langsung pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Menurutnya, arahan dari Bupati Kukar sangat jelas dan tegas, yaitu anggaran harus dikembalikan untuk memberikan manfaat nyata bagi petani, pekebun, dan kelompok tani yang menjadi garda terdepan penggerak sektor perkebunan di daerah.
“Kami memastikan bahwa setiap program yang diusulkan Disbun Kukar melalui RKA 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Fokusnya adalah pada output yang langsung dirasakan oleh penerima manfaat,” tegas Taufik seusai kegiatan Pemaparan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Taufik menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan tengah disiapkan untuk menguatkan sektor perkebunan rakyat. Program tersebut mencakup penguatan budidaya perkebunan di tingkat petani, peningkatan kapasitas kelompok tani, penyediaan sarana pendukung produksi, serta pendampingan teknis yang lebih intensif dan terstruktur. Setiap program wajib memiliki indikator kinerja yang jelas agar efektivitas penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Program yang tidak memberikan dampak langsung akan kita evaluasi dan tidak menjadi prioritas. Prinsip kami yakni anggaran 2026 harus efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata di lapangan,” tambahnya.
Dalam proses penyusunan program, Disbun Kukar telah melakukan pemetaan kebutuhan riil di sejumlah wilayah sentra perkebunan. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok tani untuk memastikan bahwa perencanaan program benar-benar sesuai kondisi lapangan. Pendekatan berbasis kebutuhan ini dianggap penting agar kebijakan dan program yang disusun tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga tepat secara manfaat.
Lebih jauh, Taufik menyebut bahwa Forum RKA menjadi ruang strategis bagi Disbun Kukar dalam menyelaraskan program kerja sektor perkebunan dengan visi pembangunan pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, Disbun Kukar menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, transparansi penggunaan anggaran, serta percepatan pembangunan perkebunan berbasis masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan program yang relevan dan berdampak. Apa yang kita rencanakan hari ini harus menjadi manfaat nyata bagi masyarakat pada 2026,” tutup Taufik.
Dengan penekanan kuat terhadap ketepatan sasaran program, Disbun Kukar optimistis bahwa arah pembangunan perkebunan tahun 2026 akan semakin responsif terhadap kebutuhan petani dan memperkuat daya saing sektor perkebunan Kukar secara keseluruhan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah
