Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Menyadari tingginya potensi kebakaran lahan dan kebun di musim kering, Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara (Disbun Kukar) memilih untuk memperkuat sistem pencegahan melalui jalur koordinasi yang terpadu. Fokus utama diarahkan pada respons cepat atas kemunculan titik panas yang terdeteksi di wilayah perkebunan.
Disbun Kukar kini tak hanya bertumpu pada sumber daya internal, tetapi juga menjalin sinergi erat dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perusahaan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memastikan setiap informasi yang masuk terkait potensi kebakaran dapat segera dikonfirmasi dan ditindaklanjuti di lapangan.
Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Disbun Kukar, Rudiyanto Hamli, menjelaskan bahwa laporan awal umumnya berasal dari pantauan BMKG atau BPBD tingkat provinsi. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Disbun Kukar untuk menentukan langkah pengendalian yang tepat.
“Kami berada dalam grup koordinasi pengendalian kebakaran provinsi. Jika ada laporan titik panas dari BMKG, biasanya langsung dikabarkan. Kami kemudian verifikasi dan teruskan ke perusahaan atau desa terkait,” ujar Rudiyanto di Tenggarong, Sabtu (21/06/2025).
Jika titik api berada dalam area yang dikelola oleh perusahaan, maka tanggung jawab pemadaman diserahkan kepada pihak perusahaan. Sementara itu, jika berada di luar wilayah izin, maka Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan BPBD setempat dilibatkan untuk melakukan penanganan.
Rudiyanto menegaskan bahwa KTPA berperan penting sebagai barisan pertama dalam upaya pengendalian dini. “Jika api tidak bisa ditangani oleh KTPA atau perusahaan, barulah kami minta bantuan dari BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran. Tetapi prinsip kami: lebih baik cegah di awal sebelum membesar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa KTPA telah dibekali pelatihan teknis dan peralatan pemadaman seperti pompa punggung serta pompa jinjing. Bantuan tersebut diperoleh melalui dukungan pemerintah provinsi maupun kementerian.
Di beberapa lokasi yang sulit dijangkau, Disbun Kukar mendorong koordinasi lintas desa dan aparat keamanan agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. PBS di sekitar lokasi juga dilibatkan dalam patroli bersama.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, Disbun Kukar turut menyusun data berkala wilayah rawan berdasarkan prakiraan musim kemarau dari BMKG. Data tersebut menjadi acuan dalam menyusun strategi dan pengalokasian sarana pengendalian kebakaran secara tepat sasaran. [] ADVERTORIAL
