Disdikbud Kukar Siapkan Pelembagaan Rumah Anak Sigap Jadi SPS

KUTAI KARTANEGARA – Upaya membangun sistem pendidikan anak usia dini yang berkelanjutan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Salah satu langkah penting yang kini tengah disiapkan adalah pelembagaan Rumah Anak Sigap menjadi Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), guna memperkuat layanan pendidikan dan tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh.

Rumah Anak Sigap selama ini dikenal sebagai program kolaboratif antara Disdikbud Kukar dan Tanoto Foundation, yang menyasar anak usia nol hingga tiga tahun. Program ini mengintegrasikan pendekatan Posyandu dengan layanan pendidikan dan stimulasi awal anak, sehingga dikenal dengan istilah “posyandu plus”.

Plt. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kukar, Pujianto, menilai bahwa inisiatif ini menjadi bagian dari pendekatan holistik yang sangat dibutuhkan dalam menyiapkan fondasi generasi mendatang. “Model ini adalah pendekatan holistik. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan anak sejak dini. Kami mendorong agar Rumah Anak Sigap bisa dilembagakan menjadi SPS agar keberlanjutan program bisa terjaga,” ujarnya, Jumat (20/06/2025).

Pujianto menegaskan bahwa pelembagaan penting dilakukan untuk memastikan program tetap berjalan walaupun kerja sama dengan mitra swasta, dalam hal ini Tanoto Foundation, telah selesai. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan awal meski kemitraan tidak lagi berjalan. Pelembagaan adalah solusi konkret,” tambahnya.

Langkah strategis ini sekaligus menjadi bentuk kesinambungan dari program Sekolah Anak Sigap yang telah lebih dahulu berjalan bagi anak usia 4 hingga 6 tahun. Dengan menjadikan Rumah Anak Sigap sebagai bagian dari sistem pendidikan yang formal, pemerintah berharap tidak ada lagi celah dalam masa transisi perkembangan anak dari usia nol hingga memasuki pendidikan dasar.

Disdikbud Kukar saat ini sedang menyusun regulasi, menyiapkan kurikulum, melatih tenaga pendidik, hingga menyediakan sarana prasarana sebagai bentuk komitmen penuh terhadap pelembagaan tersebut. Pemerintah setempat pun berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi nasional dalam membangun layanan PAUD berbasis komunitas yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan.[] ADVERTORIAL

Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Rasidah