Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapannya untuk tetap menjalankan program-program peningkatan mutu pendidikan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2025. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, dalam pernyataannya pada Senin, (28/04/2025), di Tenggarong.
Dalam tahun anggaran berjalan, total dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Kukar mencapai Rp2,2 triliun. Namun, menurut Thauhid, lebih dari 80 persen dari jumlah tersebut telah ditetapkan untuk membiayai gaji tenaga pendidik, pegawai, serta kebutuhan operasional dasar instansi. “Kalau kita lihat anggaran Rp2,2 triliun itu tampak besar, tetapi setelah dipotong untuk pembayaran gaji dan operasional, yang tersisa hanya sekitar Rp200 miliar,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat Disdikbud Kukar harus menyesuaikan skala prioritas program kerja. Thauhid menegaskan bahwa dana yang terbatas itu akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa program yang menjadi fokus di antaranya adalah pengadaan alat peraga pendidikan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur sekolah, dan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pengajar.
Upaya efisiensi juga terus dilakukan agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara tepat guna. “Efisiensi yang kami lakukan mencapai sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar. Kami mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan mengevaluasi semua pos pengeluaran yang dinilai kurang efektif,” kata Thauhid.
Selain itu, beban fiskal Disdikbud Kukar tahun ini juga bertambah akibat rekrutmen lebih dari seribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan. Tambahan beban tersebut membuat ruang fiskal menjadi semakin sempit. Meski demikian, Thauhid tetap menunjukkan sikap optimistis terhadap kemampuan instansinya dalam menjaga mutu pendidikan.
“Kami berkomitmen penuh agar semua program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan tetap berjalan, bahkan harus lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thauhid mengajak masyarakat untuk memahami bahwa besarnya anggaran tidak serta-merta mencerminkan kelonggaran dalam belanja program. Ia menekankan pentingnya melihat rincian pemanfaatan dana pendidikan agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. “Jangan hanya melihat dari besarnya nominal, tetapi lihat juga ke mana dana itu digunakan, dan seberapa besar dampaknya bagi pendidikan kita,” ujarnya mengakhiri penjelasan.
Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan di Kukar membutuhkan strategi matang dan penyesuaian berkelanjutan, agar di tengah keterbatasan pun, kualitas layanan pendidikan dapat tetap dijaga dan ditingkatkan secara bertahap. []
Penulis: Dedy Irawan | Penyunting: M. Reza Danuarta
