SAMARINDA – Di balik semangat dan potensi besar para pemuda Kalimantan Timur untuk turut membangun daerah, tersimpan kegelisahan mendalam: ruang mereka untuk berkembang masih terbatas akibat belum rampungnya Grand Design Kepemudaan Nasional (GDK) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Keterlambatan tersebut membuat berbagai inisiatif daerah tidak dapat dilaksanakan, sekalipun kerangka program dan kesiapan sumber daya telah dirancang matang.
Di Samarinda, sejumlah komunitas dan organisasi kepemudaan yang sebelumnya aktif dalam pelatihan, kegiatan sosial, serta pengembangan kapasitas individu, kini harus menahan langkah mereka. Harapan untuk bekerja sama dalam skema besar pemberdayaan pemuda harus tertunda karena daerah belum memiliki pijakan hukum untuk bertindak.
“Kami tergantung dengan Grand Design Kepemudaan RI yang dilaksanakan Kemenpora, yang dibuat Kemenpora,” ujar Hasbar Mara, Analis Muda Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Dispora Kaltim), saat ditemui di Kadrie Oening Tower, Samarinda, Senin pagi (07/07/2025).
Hasbar menjelaskan bahwa selama dokumen resmi dari pusat belum dirilis, daerah tidak memiliki dasar legal untuk mengeksekusi program. “Kalau belum jadi itu kami di tingkat provinsi belum bisa, belum bisa apa-apa,” tegasnya.
Bagi para pemuda, kondisi ini bukan sekadar hambatan birokratis. Ini adalah penghalang nyata yang menghambat langkah mereka mengejar pelatihan, kewirausahaan, hingga akses terhadap program yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja dan kehidupan sosial.
“Karena dasarnya kan harus provinsi itu, dikhawatirkan nanti apa yang dimuat di Grand Design Kepemudaan Provinsi itu tidak sinkron serta tidak sinergi dengan apa yang dibuat dalam desain besar sekarang ini,” ujar Hasbar. Ia menekankan, sinkronisasi antara pusat dan daerah sangat krusial demi efektivitas dan keberlanjutan program kepemudaan.
“Kalau tidak sinkron, nanti program-program yang kita buat juga tidak bisa nyambung dengan target dan tujuan nasional,” tambahnya.
Meski demikian, Hasbar menuturkan bahwa Dispora Kaltim sejatinya telah menyiapkan berbagai konsep, termasuk peta jalan program pemberdayaan pemuda. Namun, semua itu masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. “Sudah ada konsep awal, tapi belum bisa kami eksekusi, karena kami harus menunggu rilis resmi dari Kemenpora,” ungkapnya.
Situasi ini menjadi cermin nyata bahwa stagnasi kebijakan di tingkat pusat berdampak langsung pada masa depan anak muda di daerah. Di tengah bonus demografi dan tuntutan zaman yang kian dinamis, pemuda Kalimantan Timur harus menunggu keputusan yang belum pasti.
Dispora Kaltim pun menyuarakan harapan agar Kemenpora RI segera merampungkan Grand Design Kepemudaan Nasional. Dengan begitu, sinergi antara pusat dan daerah dapat segera terwujud, dan para pemuda tak lagi menunggu kesempatan untuk berkembang—melainkan bisa langsung bergerak membangun masa depan mereka.[] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan