Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah daerah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025. Hal ini berdampak pada keputusan tidak dipertandingkannya delapan cabang olahraga (cabor), meskipun cabang tersebut masuk dalam daftar kompetisi nasional.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berupaya realistis dalam menyusun program pelaksanaan POPDA kali ini. Selain keterbatasan anggaran, kesiapan fasilitas dan jumlah peserta juga menjadi dasar evaluasi teknis dalam menentukan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan.
“Setelah rapat koordinasi, disepakati bahwa tahun ini ada delapan cabang olahraga yang tidak bisa dipertandingkan. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi harus diambil demi efisiensi dan kesiapan tuan rumah,” ujar Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (07/07/2025).
Delapan cabang yang tidak masuk dalam daftar pertandingan meliputi angkat besi, dayung, gulat, panjat tebing, sepak takraw, tenis lapangan, tenis meja, dan wushu. Dengan demikian, hanya 23 dari 31 cabor nasional yang akan diperlombakan pada POPDA tahun ini.
Rasman mengakui bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi daerah, khususnya berkaitan dengan ketersediaan venue yang layak dan jumlah atlet yang memenuhi standar partisipasi minimum.
“Kita bukan tidak ingin semua cabor dipertandingkan, tapi kita harus melihat dari sisi kemampuan anggaran dan fasilitas. Beberapa cabor memang belum memungkinkan untuk digelar,” jelasnya.
Ia menambahkan, cabor seperti panjat tebing dan dayung memerlukan infrastruktur khusus yang belum tersedia merata di semua kabupaten/kota. Sebagian daerah juga melaporkan minimnya jumlah atlet untuk cabor tertentu, sehingga menyulitkan penyelenggaraan pertandingan yang kompetitif dan berstandar.
“Prinsipnya, kita tetap ingin memberikan ruang kompetisi bagi pelajar. Tapi kalau fasilitasnya tidak ada, pesertanya kurang, dan dananya terbatas, ya kita harus ambil keputusan yang bijak,” tegas Rasman.
Terkait cabor angkat besi, Dispora Kaltim belum mengambil keputusan final. “Angkat besi masih kami pantau. Belum ada keputusan final apakah bisa digelar atau tidak. Semua tergantung kesiapan daerah dan dukungan fasilitas yang ada,” ungkapnya.
Meskipun ada pengurangan jumlah cabor, semangat untuk tetap menghadirkan ruang pembinaan bagi atlet pelajar tetap menjadi perhatian utama. Rasman menekankan pentingnya peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan olahraga di provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.
“Harapan kami ke depan, fasilitas olahraga di kabupaten/kota bisa terus dibenahi, sehingga lebih banyak cabor yang bisa dipertandingkan. Karena dari sinilah atlet-atlet berprestasi lahir,” tutup Rasman.
Ke depan, keberhasilan POPDA bukan hanya ditentukan oleh jumlah cabor yang dipertandingkan, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraan dan pemerataan fasilitas olahraga sebagai fondasi pembangunan olahraga daerah secara inklusif dan berkelanjutan.[] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
