Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus menggenjot upaya revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai wilayah pesisir. Upaya ini dilakukan untuk memastikan fasilitas publik tersebut kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan.
Sejumlah TPI di Kukar mulai menunjukkan perkembangan menggembirakan, khususnya TPI Samboja yang kini aktif dimanfaatkan para nelayan. Aktivitas transaksi yang kembali hidup di wilayah tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan TPI yang baik mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Meski demikian, beberapa TPI lain masih memerlukan dorongan agar operasionalnya berjalan lebih maksimal.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa revitalisasi dan penguatan fungsi TPI merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata niaga hasil perikanan di daerah. Menurutnya, keberadaan TPI yang berfungsi secara efektif tidak hanya berpengaruh pada harga jual yang lebih adil bagi nelayan, tetapi juga memastikan alur distribusi ikan berlangsung tertib, higienis, dan transparan.
“Ketika TPI hidup, nelayan lebih berdaya. Mereka punya ruang yang layak untuk menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih transparan,” ucapnya di Tenggarong, Jumat (28/11/2025).
Muslik menyebut bahwa DKP terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelompok nelayan, dan pengelola TPI untuk memastikan fasilitas pelelangan digunakan sebagaimana mestinya. “Masih ada TPI yang pemanfaatannya rendah, seperti di Kota Bangun dan beberapa wilayah lain. Ini yang sedang kita dorong lewat sosialisasi dan kerja sama dengan desa,” sambungnya.
Selain menjadi pusat pemasaran ikan, TPI memiliki peran penting dalam menekan praktik tengkulak, mengatur alur penjualan yang lebih efisien, serta membuka akses pemasaran hingga ke luar daerah. Keberhasilan TPI Samboja dinilai dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
Namun, sejumlah kendala masih ditemukan di beberapa titik. Di Anggana, misalnya, TPI membutuhkan pembangunan fender atau penahan kapal agar perahu nelayan dapat bersandar dengan aman. Hal ini, kata Muslik, tengah menjadi perhatian DKP. “Fasilitas kecil seperti ini harus segera diperbaiki supaya nelayan merasa aman dan nyaman menggunakan TPI,” ujarnya.
Adapun TPI di Muara Jawa belum dapat beroperasi karena akses menuju lokasi belum tersedia, sehingga pembangunan fasilitas pendukung tidak dapat dilakukan. DKP masih menunggu kepastian apakah pembangunan akses tersebut akan ditangani oleh dinas pekerjaan umum atau sektor perhubungan. “Setelah akses dibangun, barulah TPI dapat kita hidupkan secara bertahap,” jelasnya.
Penguatan TPI juga menjadi bagian dari komitmen DKP dalam mendukung Program Dedikasi Misi 2 Kukar Idaman, yang menargetkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Muslik menegaskan bahwa pembangunan TPI tidak boleh menjadi proyek fisik semata.
“Kita ingin memastikan bahwa semua fasilitas yang dibangun pemerintah daerah benar-benar hidup, berjalan, dan mengangkat pendapatan masyarakat. TPI adalah salah satunya,” imbuhnya.
Dengan langkah penguatan tersebut, pemerintah berharap ekosistem perikanan di pesisir Kukar dapat tumbuh lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasdiah
