Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membantah tudingan yang menyebut banjir di Desa Sepaso dan Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, disebabkan oleh limbah pembuangan air dari aktivitas pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kutim, Budiarsa, menegaskan bahwa hasil analisis tim DLH tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa limbah KPC menjadi pemicu utama banjir yang terjadi di wilayah tersebut. “Secara analisa tidak terbukti dari situ, cuma memang kita menyimpulkan ada data dari curah hujan pada saat itu tinggi, ada yang 75 mm dan 65 mm,” jelas Budiarsa, Selasa (17/06/2025).
Ia menjelaskan, secara geografis, Desa Sepaso dan Sepaso Barat terletak di kawasan dataran rendah, sehingga wilayah ini memang memiliki kerentanan alami terhadap banjir, terutama saat terjadi curah hujan tinggi.
Selain faktor alam, Budiarsa juga mengungkapkan bahwa persoalan banjir diperparah oleh terbatasnya infrastruktur drainase di kawasan tersebut. Menurutnya, saluran air kecil yang seharusnya mengalirkan air ke Sungai Bengalon kurang memadai sehingga aliran air menjadi terhambat dan menyebabkan genangan. “Jadi mungkin dibutuhkan lagi pembesaran atau penambahan gorong-gorong ke depannya, sampah juga yang banyak, jadi harus dibersihkan,” tambahnya.
DLH Kutim bersama pemerintah desa telah merumuskan sejumlah langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar persoalan banjir di kawasan tersebut tidak terus berulang. “Kalau penanganannya sedang kita rumuskan untuk segera dilaksanakan. Kalau sudah atau tidaknya bisa ditanyakan langsung ke kepala desanya, kami sudah rapat bulan lalu,” pungkas Budiarsa.
DLH menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menangani persoalan banjir ini. Pembersihan sampah yang menghambat saluran air serta pembangunan drainase yang lebih memadai menjadi bagian dari upaya yang tengah disiapkan.
Sementara itu, isu keterlibatan KPC dalam banjir ini sebelumnya ramai diperbincangkan masyarakat. Namun, DLH Kutim meminta masyarakat untuk melihat permasalahan secara objektif dan berdasarkan data yang ada. []
Admin 02
