Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan desa, khususnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), sebagai motor penggerak pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan.
BKAD memiliki peran strategis dalam menjembatani desa-desa yang tergabung dalam suatu kawasan untuk membangun sinergi dan kerjasama yang berkelanjutan.
Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menjelaskan bahwa pembinaan terhadap BKAD menjadi agenda utama DPMD setiap tahun.
“BKAD harus menjadi fasilitator aktif, bukan hanya simbol kelembagaan. Kami rutin melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk memperkuat peran dan fungsi BKAD,” ucapnya, Jumat (02/05/2025).
Pemerintah daerah telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2016 dengan membentuk enam kawasan perdesaan di Kukar. Keenam kawasan tersebut yakni Kawasan Agrowisata Bahari.
Lanjut, Kawasan Perdesaan Pangan Lestari Benua Tuha, Kawasan Perdesaan Agrowisata Transpolitan, Kawasan Perdesaan Agro-Ekowisata Separi Sejahtera, Kawasan Perdesaan Agroindustri 3S, dan Kawasan Perdesaan Pir Lestari.
Beberapa kawasan masih dalam tahap koordinasi dan pemantapan kelembagaan. Oleh karena itu, DPMD mendorong seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk aktif menguatkan struktur dan program kerja BKAD agar pembangunan kawasan berjalan optimal.
Dalam rangka mempercepat integrasi perencanaan kawasan ke dalam dokumen pembangunan daerah, DPMD Kukar menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sinergi ini sangat penting agar rencana aksi pembangunan kawasan sejalan dengan arah pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Bappenas.
“Dengan adanya rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat, kami harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pengembangan kawasan,” jelas Dedy.
Melalui kolaborasi ini, DPMD ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar terimplementasi secara nyata di lapangan.
Dedy berharap kawasan yang sudah memiliki BKAD aktif dapat menjadi percontohan bagi kawasan lainnya agar segera menyusul. Langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan pembangunan desa yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.[]
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting Risa Nurjanah
