DPMD Kukar Dorong Kemitraan Strategis Lewat MoU di Tingkat Provinsi

SAMARINDA – Di tengah semangat membangun desa yang mandiri dan inovatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penting dalam memperkuat kemitraan lintas sektor, dengan menggelar digelar rapat strategis yang menjadi titik awal kolaborasi baru antara desa-desa di Bumi Etam dengan berbagai pihak ketiga, Senin (25/08/2025) di Ruang Bidang PDKP lantai 2 DPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat strategis ini menjadi ajang penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPMD Provinsi Kalimantan Timur dan perwakilan DPMD kabupaten/kota, termasuk DPMD Kukar. MoU tersebut bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan fondasi kerja sama produktif yang memungkinkan desa-desa mengakses sumber daya, teknologi, dan pendampingan sesuai kebutuhan lokal.

DPMD Kukar diwakili oleh Kepala Bidang Kerjasama Desa, Dedy Suryanto, beserta tim. Mereka bergabung dengan jajaran DPMD Provinsi Kaltim dan perwakilan dari sektor swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun desa dari pinggiran.

Kerja sama desa dengan pihak ketiga dinilai sebagai strategi efektif untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. Desa tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berjalan sendiri, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. MoU ini menjadi pintu masuk menuju desa yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Rapat dimulai dengan pemaparan potensi desa dari masing-masing kabupaten, termasuk Kukar yang menampilkan berbagai inisiatif seperti pengelolaan wisata alam, produk unggulan lokal, dan layanan digital berbasis komunitas. Dedy Suryanto menyampaikan bahwa kerja sama desa bukan lagi wacana, melainkan strategi nyata. “MoU ini adalah pintu masuk menuju desa yang mandiri dan inovatif,” ujarnya.

Diskusi dilanjutkan dengan sesi penandatanganan MoU yang mencakup komitmen bersama dalam hal pendampingan teknis, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya pembangunan. DPMD Provinsi Kaltim menegaskan bahwa kerja sama desa bukan hanya soal bantuan, tetapi juga pertukaran nilai, keahlian, dan komitmen jangka panjang.

Dengan semangat kolaborasi dan visi pembangunan inklusif, desa-desa di Kalimantan Timur diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal, menjalin kemitraan yang sehat, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. MoU ini menjadi bukti bahwa masa depan desa dimulai dari kemitraan yang cerdas dan berkelanjutan.

Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Desa kini berdiri sebagai mitra sejajar dalam pembangunan daerah, siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. [] ADVERTORIAL

Admin04