KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian oleh Inspektorat, Jumat (16/05/2025) di ruang perencana DPMD Kukar
Dipimpin oleh Sekretaris DPMD Kukar, Muhammad Yusran Darma, S.Sos., M.Si, rapat ini diikuti oleh seluruh Kepala Bidang, perencana, dan staf DPMD Kukar. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen pendukung SAKIP telah sesuai dengan pelaksanaan program serta standar akuntabilitas yang ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, Yusran menekankan bahwa SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai alat, prosedur, dan aktivitas untuk mengukur serta melaporkan kinerja instansi pemerintah.
“SAKIP adalah rangkaian sistematik yang dirancang guna menetapkan dan mengukur capaian kinerja, mengklarifikasi data, mengikhtisarkan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan efektivitas program agar berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Yusran.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pemeriksaan dokumen pendukung, yang mencakup Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) , Reviu dan Renstra , dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Semua dokumen ini diperiksa secara mendetail agar tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga benar-benar mencerminkan realitas pelaksanaan program di DPMD Kukar.
Dengan evaluasi yang mendalam, diharapkan laporan SAKIP DPMD Kukar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan serta memperoleh hasil penilaian optimal dari Inspektorat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Dengan evaluasi yang komprehensif ini, kami berharap SAKIP dapat menjadi instrumen yang semakin kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional,” kata Yusran menutup rapat.
Rapat ini menegaskan komitmen DPMD Kukar dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi. Evaluasi berkala seperti ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. []
Redaksi04