DPMD Kukar Hadiri Musrenbangdes Loa Duri Ulu, Kawal Penyusunan RPJMDes 2025–2027

KUTAI KARTANEGARA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan desa dengan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Loa Duri Ulu.

Dalam forum yang berlangsung di Balai Pertemuan Desa tersebut, DPMD Kukar diwakili oleh Faisal Idrus dan Nazaruddin dari Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. Turut hadir pula unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kader, serta perwakilan dari Kecamatan Loa Janan.

“Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2025–2027.” Ujar Faisal Idrus, (21/05/2025) lalu

Menariknya, penyusunan RPJMDes kali ini bertepatan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama dua tahun tambahan, sesuai regulasi terbaru. Dengan adanya perubahan ini, arah pembangunan desa perlu disusun dengan strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Musrenbangdes berjalan secara partisipatif dan terbuka, memberikan ruang bagi warga dari lima dusun di Loa Duri Ulu untuk menyampaikan aspirasi dan usulan. Isu utama yang menjadi sorotan meliputi:

• Pengembangan infrastruktur desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan warga.
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tercipta desa yang mandiri secara finansial.
• Peningkatan layanan sosial dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
• Penguatan tata kelola pemerintahan desa demi pelayanan publik yang lebih efisien.

Semua hasil diskusi dan rumusan prioritas pembangunan akan dijadikan bahan utama dalam penyusunan RPJMDes 2025–2027, yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Desa sebagai pijakan arah kebijakan dalam enam tahun ke depan.

Pemerintah Desa Loa Duri Ulu berharap kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan terus terjaga demi terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kehadiran DPMD Kukar dalam musyawarah ini menegaskan bahwa pembangunan desa bukan sekadar urusan pemerintah setempat, melainkan agenda bersama untuk kemajuan daerah. [] ADVERTORIAL

Admin04