DPMD Kukar Perkuat Pendampingan Desa Sebagai Evaluasi dan Strategi Baru untuk Tahun 2025

TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus berkomitmen meningkatkan efektivitas program pendampingan desa guna menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi hari kedua yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPMD Kukar, berbagai pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun langkah konkret bagi pembangunan desa tahun 2025.

Rapat ini melibatkan Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pendekar Idaman, serta para pendamping desa. Fokus utama adalah menyempurnakan pendekatan pendampingan agar dampaknya semakin terasa dalam kehidupan masyarakat desa. Kegiatan ini berlangsung pada (15/04/2025) lalu

Salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat ini adalah penataan Posyandu, yang dipaparkan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pendekar Idaman, Dwi Putra Rahmat. Mengacu pada Surat Kementerian No. 13 Tahun 2024, Posyandu memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan masyarakat desa, tidak hanya dalam pemantauan tumbuh kembang anak, tetapi juga sebagai pusat edukasi kesehatan bagi ibu dan keluarga.

“Posyandu adalah ujung tombak kesehatan masyarakat desa. Dengan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan layanan ini berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” ujar Dwi Putra Rahmat.

Dengan sistem yang lebih tertata, Posyandu diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan berbasis komunitas yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat tetapi juga transparan dalam pelaporannya.

Selain membahas Posyandu, rapat ini menjadi ajang refleksi terhadap pelaksanaan pendampingan desa tahun 2024, di mana para peserta berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi lebih efektif untuk tahun 2025.

Pembahasan utama meliputi:

•  Evaluasi kinerja Pendekar Idaman selama triwulan pertama tahun 2025 (Januari-Maret)
•  Persiapan pelaporan triwulan selanjutnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
•  Strategi baru untuk memperkuat efektivitas pendampingan desa dan dampak nyata bagi masyarakat

DPMD Kukar menegaskan bahwa program pendampingan desa bukan hanya sekadar administrasi, tetapi harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berbasis komunitas di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.

“Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan desa yang lebih berdaya, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup perwakilan DPMD Kukar dalam rapat tersebut. [] ADVERTORIAL

Redaksi04