Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Ketidakjelasan batas negara di Pulau Sebatik kembali menjadi sorotan serius. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Andi Muliyono, menyerukan pemerintah pusat agar segera mengambil langkah tegas menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik yang terletak di wilayah perbatasan dinilai memiliki urgensi tinggi untuk ditetapkan secara hukum, mengingat posisi strategisnya dalam konteks geopolitik dan kedaulatan negara.
“Sampai hari ini, belum ada ketegasan hukum yang mutlak soal batas negara kita di Pulau Sebatik. Ketidakpastian ini bisa menjadi celah rawan yang berisiko pada konflik kepentingan dan melemahkan posisi Indonesia di kawasan perbatasan,” ungkap Dr. Andi Muliyono, Senin, (10/06/2025).
Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra dan pakar hukum yang memiliki sertifikasi nasional di bidang legal audit dan kepatuhan hukum, Muliyono mendorong pendekatan strategis melalui jalur hukum dan diplomasi.
Ia menilai arsip kolonial Belanda menyimpan dokumen berharga yang bisa dijadikan landasan dalam pembuktian batas wilayah, baik di tingkat nasional maupun dalam forum internasional. “Kita tidak boleh mengabaikan fakta sejarah.
Konsepsi perbatasan yang diwariskan Belanda harus diangkat kembali sebagai landasan yuridis dalam membela kedaulatan kita. Ini bukan sekadar isu lokal, tetapi menyangkut eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh atas wilayahnya,” tegasnya.
Untuk itu, Muliyono mendesak kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Informasi Geospasial untuk aktif membuka dan menelaah arsip kolonial. Ia juga menyarankan agar langkah tersebut dikawal dengan strategi diplomasi hukum dalam forum internasional.
“Dalam hukum internasional, bukti historis dan penguasaan administratif de facto menjadi sangat penting. Kita harus memanfaatkan semua instrumen yang kita miliki, termasuk sejarah kolonial, untuk menegaskan bahwa Pulau Sebatik sepenuhnya adalah milik Indonesia,” jelasnya. Ia memastikan bahwa Komisi I DPRD Nunukan akan terus mengawal perkembangan isu ini dan mendukung upaya pemerintah dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan wilayah di perbatasan. [] Admin03
