Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Siklus alam berupa banjir dan kemarau yang kerap melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten harus menjadi garda terdepan dalam menyikapi kondisi yang terjadi setiap tahun di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam wawancara resmi di ruang E DPRD Kaltim pada Selasa (02/09/2025), Ekti menjelaskan bahwa kondisi Mahulu kini sudah kembali normal setelah sebelumnya sempat dilanda kekeringan.
“Sekarang kondisinya sudah berjalan normal karena air sudah naik lagi. Di Mahulu memang begitu, kalau musim hujan banjir, kalau musim panas kemarau. Itu siklus yang terjadi setiap tahun,” jelasnya.
Politisi asal Kaltim itu menegaskan, tanggung jawab utama untuk mengatasi dampak banjir maupun kemarau berada di pemerintah kabupaten. Menurutnya, pemerintah daerah setempat adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih memahami kebutuhan nyata di lapangan.
“Sebenarnya yang paling harus menyikapi kondisi ini adalah pemerintah kabupaten. Namanya juga rumah tangga daerah, tentu menjadi tanggung jawab kepala daerah di sana. Provinsi tentu tetap membantu sesuai kapasitas, terutama sebelum hal-hal yang wajib ditangani kabupaten dan kota,” tegasnya.
Ekti menambahkan, kesiapan pemerintah kabupaten dalam mengantisipasi siklus alam sangatlah penting. Langkah strategis diperlukan agar dampak banjir dan kemarau tidak menambah beban masyarakat, khususnya dalam hal distribusi bahan pokok, penyediaan infrastruktur dasar, hingga layanan publik.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perhatian dari sejumlah pihak yang telah menaruh kepedulian terhadap Mahulu. “Saya melihat perhatian dari Pak Rudi dan Pak Seno untuk Mahulu ini luar biasa. Itu patut diapresiasi,” ujarnya.
Menurut Ekti, perhatian dari tokoh daerah maupun pemerintah provinsi menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membantu masyarakat perbatasan. Namun, ia kembali menekankan bahwa langkah konkret harus dimulai dari pemerintah kabupaten agar penanganan lebih efektif.
Siklus banjir dan kemarau di Mahulu sejatinya bukan hal baru. Masyarakat setempat sudah terbiasa dengan perubahan ekstrem tersebut, tetapi tantangan terbesar tetap pada distribusi logistik dan pelayanan dasar. Saat kemarau, jalur transportasi sungai sering tak dapat digunakan, sementara biaya distribusi darat jauh lebih tinggi. Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, banjir sering merendam permukiman warga dan melumpuhkan aktivitas harian.
Dengan kondisi geografis Mahulu yang terdiri dari lima kecamatan dan puluhan kampung, peran pemerintah kabupaten menjadi sangat vital. DPRD Kaltim mendorong agar Pemkab Mahulu sigap menyiapkan strategi jangka pendek maupun panjang, mulai dari pembangunan infrastruktur penunjang distribusi, memperkuat ketahanan pangan lokal, hingga mitigasi bencana berbasis masyarakat.
Ekti menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat dalam menghadapi persoalan ini. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa inisiatif utama tetap harus datang dari pemerintah kabupaten sebagai pemegang tanggung jawab pertama. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
