DPRD Dukung Relokasi Fasilitas Pendidikan Terdampak Banjir

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat layanan pendidikan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana masuk dalam rencana relokasi. Pemerintah menilai langkah itu penting untuk memastikan keselamatan peserta didik, guru, serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang selama ini kerap terganggu banjir dan longsor.

Beberapa fasilitas pendidikan seperti SMP 24, SMP 48, SMP 27, dan SD 13 tercatat sebagai lokasi yang paling sering terdampak bencana setiap tahun. Kondisi tersebut membuat empat sekolah itu menjadi prioritas dalam relokasi. Rencana tersebut disambut positif oleh DPRD Samarinda, khususnya Komisi III yang selama ini mengawasi sektor pembangunan dan infrastruktur dasar.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan pemerintah memang harus segera mengambil langkah strategis agar pendidikan tidak terus menjadi korban situasi lingkungan. “Yang pasti saat ini pemerintah kota ingin melakukan relokasi. Karena memang sekolah-sekolah itu selalu terdampak bencana, baik longsor maupun banjir,” katanya. Ia menilai pemerintah tidak bisa lagi menunda kebijakan pemindahan sekolah-sekolah itu mengingat kerusakan yang berulang.

Deni mengaku pihaknya sudah lama mendorong agar fasilitas pendidikan yang berada di kawasan rentan masuk dalam program relokasi pemerintah. “Memang sudah seharusnya hal tersebut dilakukan, karena beberapa kali kami selalu mengusulkan agar fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama untuk direlokasi,” ungkapnya pada Rabu, (05/11/2025).

Ia menekankan bahwa relokasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari menjamin keselamatan peserta didik. “Khususnya saat ini, beberapa sekolah tersebut secara kondisi memang sudah tidak layak untuk tetap berada di lokasi sekarang, karena selalu mengalami banjir dan longsor,” katanya.

Oleh karena itu, Deni menyambut baik inisiatif Pemkot Samarinda. “Oleh karena itu, ketika pemerintah kota berinisiatif melakukan relokasi, kami sangat mendukung. Mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan pada tahun depan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan merupakan sektor pelayanan dasar yang telah ditekankan Presiden sebagai prioritas utama pembangunan daerah. “Bagaimanapun, kami berharap agar kondisi bencana tidak memengaruhi dunia pendidikan maupun pelayanan sosial lainnya,” katanya.

Deni menutup dengan menegaskan kembali pentingnya perhatian pemerintah terhadap layanan publik esensial. “Kami ingin sekali lagi menegaskan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang layanan kesehatan dan pendidikan, harus menjadi prioritas, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” katanya. “Mudah-mudahan hal ini dapat terealisasi pada tahun depan, karena itu yang paling penting sebenarnya,” tegasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah