Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda berencana meningkatkan kapasitas operasionalnya dengan mengajukan tambahan anggaran dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Usulan yang diperkirakan berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar ini, disampaikan di tengah situasi efisiensi fiskal yang ketat. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan hal ini pada Selasa, (22/07/2025). “Kalau tadi sih mereka menyampaikan hanya mungkin tidak besar, kan masih dalam situasi efisiensi,” ujar Deni, mengacu pada keterangan dari BPBD.
Deni menjelaskan bahwa usulan anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan proyeksi penerimaan ke depan, menunjukkan pendekatan yang hati-hati dalam pengelolaan fiskal kota. “Mungkin sekitar 500 sampai 1 miliar, mungkin akan ada tambahan perubahan, tapi kembali lagi menyesuaikan nanti dengan keadaan fiskal Kota Samarinda seperti apa,” tegasnya.
Untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, BPBD telah mengusulkan anggaran sebesar Rp19 miliar, meningkat sekitar Rp5 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya BPBD untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons kebencanaan di Samarinda. “Dan mereka di tahun 2026 mengusulkan kurang lebih 19 miliar, artinya ada peningkatan kurang lebih 5 miliar,” katanya.
Lebih lanjut, Deni merinci alokasi anggaran tersebut. Sekitar Rp2,5 miliar akan dialokasikan sebagai dana standby untuk Tanggap Darurat. Dana ini krusial karena memungkinkan penggunaan langsung saat terjadi bencana, tanpa melalui prosedur penganggaran ulang yang memakan waktu, sehingga mempercepat respons BPBD. “Dan tadi yang dana standby untuk Tanggap Darurat tadi kan, mungkin kurang lebih 2,5 miliar,” sebutnya.
Sisa anggaran, tambahnya, akan digunakan untuk berbagai kegiatan penting lainnya, termasuk penyuluhan, penanganan pascabencana, serta pengadaan sarana pendukung vital untuk penguatan kapasitas BPBD. “Sisanya untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan, pasca bencana dan lain sebagainya, ini yang juga nanti menjadi acuan dari BPBD dalam rangka untuk memperkuat mereka,” Deni menambahkan.
Deni juga mengungkapkan kabar positif terkait potensi bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BPBD berpeluang menerima dua unit ekskavator yang diharapkan dapat terealisasi tahun ini. Bantuan alat berat ini sangat penting untuk mendukung penanganan bencana longsor, yang merupakan ancaman nyata di beberapa wilayah Samarinda. “Mereka ini kan mungkin nanti juga ada bantuan dari pemerintah provinsi, rencananya mudah-mudahan di tahun ini, itu bisa dieksekusi,” katanya.
Menurut Deni, keberadaan ekskavator tersebut sangat vital mengingat seringnya kejadian longsor di Samarinda. Alat berat ini akan sangat membantu dalam proses evakuasi maupun pembukaan akses jalan saat darurat. “Itu adalah berupa bantuan 2 unit ekskavator untuk membantu ketika kejadian longsor,” ia menambahkan.
Tak berhenti pada dukungan pemerintah, Deni juga mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Kontribusi CSR dapat berupa logistik, alat berat, atau fasilitas darurat lainnya, yang akan memperkuat upaya penanggulangan bencana di kota ini. “Dan kita harapkan tadi juga bahwa kalau bisa ada kontribusi daripada perusahaan-perusahaan di Kota Samarinda dengan CSR,” ia menekankan.
Deni menguraikan bahwa bentuk kontribusi CSR bisa sangat beragam, mulai dari penyediaan alat berat, kendaraan pengangkut logistik, hingga dapur umum. Semua ini adalah bagian dari sinergi multipihak untuk menghadapi kondisi darurat secara cepat dan terpadu. “CSR-nya bisa berupa tadi, bisa berupa alat berat, bisa berupa mobil truk angkutan untuk mengangkat logistik, mungkin dapur umum, dan lain sebagainya,” ia menutup, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat.[] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
