Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk di Kota Samarinda, menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pembangunan di daerah. Sejumlah pihak berharap kebijakan tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya ditinjau ulang sebelum benar-benar diberlakukan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjadi salah satu pihak yang menyoroti wacana itu. Ia menegaskan, pemerintah pusat perlu bijak dalam mengambil keputusan, mengingat mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang kebutuhan pembangunan.
“Pastinya sih kita berharap mudah-mudahan ini tidak atau belum atau batal dilaksanakan pemotongan TKD itu tadi,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (15/09/2025).
Menurut Deni, rencana tersebut masih bersifat wacana karena belum ada surat keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menekankan, selama belum ada kepastian hukum, daerah tetap menaruh harapan agar kebijakan itu ditinjau ulang. “Mudah-mudahan ini kan masih belum fix, artinya kita masih menunggu surat keputusan nantinya dari pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kebijakan pemotongan TKD berpotensi menimbulkan dampak serius bagi daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya rendah. Hal ini karena sebagian besar daerah belum memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup untuk menutup kebutuhan pembangunan maupun belanja operasional.
“Mereka bisa mempertimbangkan lagi, karena bagaimanapun di Indonesia ini hanya empat provinsi yang bisa berdiri sendiri dalam artian PAD-nya melebihi daripada dana transfer pusat,” jelasnya.
Deni juga menyebutkan, selain di tingkat provinsi, hanya segelintir kabupaten/kota di Indonesia yang mampu membiayai daerahnya secara mandiri dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik. “Dan juga ada kurang lebih berapa kabupaten kota itu mungkin ada delapan kabupaten kota yang itu juga bisa membiayai kabupatennya sendiri dengan bantuan yang sedikit,” ungkapnya.Untuk menggambarkan kondisi kesenjangan fiskal antar daerah, Deni memberikan perbandingan sederhana. “Artinya perbandingannya 80-20 misalkan kan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dana transfer pusat sebagai tulang punggung pembangunan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Jika pemotongan benar-benar dilakukan, bukan tidak mungkin program pembangunan terhambat dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kalau di satu sisi, dari jumlah yang ada kan masih banyak daerah-daerah ataupun provinsi yang saat ini bergantung full dengan pemerintah pusat dalam artian, dana transfernya itu sangat diharap sekali untuk mendukung pembangunan daerah kota-kota maupun di provinsi yang ada di Indonesia,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
