DPRD Kaltim Bahas KUA-PPAS 2026, Proyeksi APBD Capai Rp 21 Triliun

SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Gedung E, lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (02/09/2025).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa rapat pembahasan KUA-PPAS masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan dalam beberapa pertemuan berikutnya. Nilai estimasi awal APBD 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 21 triliun. “Baru mengkaji tapi belum final, karena masih proses dan disampaikan nilainya kurang lebih Rp21,3 triliun, kalau tidak ada pemotongan Dana Bagi Hasil itu 50 persen, terus kemungkinan akan turun sekitar Rp5 triliun sehingga APBD kita mungkin sekitar Rp16 triliun,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.

Hamas menegaskan bahwa isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Pasti Gubernur sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk melakukan upaya tidak terjadi pemotongan 50 persen dan kami hanya membahas dan menyusun anggaran,” katanya. Menurut Hamas, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencegah pemotongan DBH, sehingga langkah strategis berada di tangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah daerah.

Dalam skenario terburuk, jika pemotongan hingga 50 persen terjadi, program prioritas Gubernur Kaltim seperti Gratispol dan Jospol tetap akan dijalankan. Namun, akan ada penyesuaian anggaran pada 46 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pokok pikiran (Pokir) DPRD, serta bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota. “Seandainya ada pemotongan program prioritas tetap jalan dan kemungkinan nanti pokir dewan serta 46 SKPD itu juga akan penurunan termasuk juga bankeu ke Kabupaten/Kota ditiadakan,” jelas Hamas.

Pembahasan KUA-PPAS 2026 menjadi langkah awal yang menentukan arah pengelolaan keuangan daerah di tengah proyeksi pendapatan yang menurun. DPRD Kaltim menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Rapat ini juga membuka ruang koordinasi yang lebih erat antara legislatif dan eksekutif, agar perencanaan anggaran realistis dan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan kondisi fiskal yang menantang, transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2026, sehingga setiap rupiah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim.[] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah