DPRD Kaltim Bidik Reformasi Agenda Kerja Usai Kunjungan ke DIY

YOGYAKARTA – Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (06/08/2025) menjadi ruang refleksi sekaligus pijakan untuk memperkuat tata kelola lembaga legislatif di Benua Etam. Agenda tersebut dipandang lebih dari sekadar silaturahmi antarparlemen daerah, melainkan upaya menyerap praktik baik yang telah berhasil diterapkan di Yogyakarta.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, bersama sejumlah anggota aktif, antara lain Anggota Banmus Salehuddin dan Ketua Badan Kehormatan (BK) Subandi. Kehadiran mereka disambut jajaran pimpinan DPRD DIY beserta sekretariat dewan dalam suasana dialog terbuka.

Yenni menilai forum tersebut menjadi bagian penting dari strategi penguatan kelembagaan. Ia menekankan bahwa pembelajaran tidak sebatas pada teknis penyusunan agenda, melainkan juga menyangkut budaya kerja. “Kami tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat kolaboratif dan budaya kerja yang partisipatif. Ini yang ingin kami bawa pulang dan kembangkan di Kaltim,” ujar Yenni.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian delegasi Kaltim antara lain mekanisme penyusunan agenda Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pola pembentukan Panitia Khusus (Pansus), serta pengelolaan sistem informasi terpadu yang mendukung transparansi kerja DPRD. Pengalaman Yogyakarta dianggap mampu menunjukkan keseimbangan fungsi legislatif dan eksekutif tanpa mengabaikan aspirasi publik.

Salehuddin menggarisbawahi ketepatan penjadwalan kegiatan di DPRD DIY sebagai faktor yang menentukan kualitas kerja politik. “Ketepatan waktu dan kepastian jadwal sangat penting dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan strategis DPRD,” ucapnya.

Sementara itu, Subandi menekankan perlunya menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam sistem kerja nyata, terutama terkait etika dan kedisiplinan. “Kami tidak ingin kunjungan ini hanya berhenti di tataran diskusi. Hasilnya harus ditindaklanjuti dalam bentuk sistem kerja yang lebih baik, khususnya dalam hal penguatan etika, kedisiplinan, dan efektivitas pengawasan,” tegasnya.

Kunjungan ini akhirnya dipandang sebagai momentum evaluasi bagi DPRD Kaltim. Praktik baik yang dipelajari dari Yogyakarta akan diadaptasi sesuai kebutuhan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD Kaltim sebagai lembaga perwakilan rakyat. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah