Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama PT Pelindo Regional 4, Dinas Perhubungan Kaltim, PT Kaltim Melati Bakti Satya, serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Rapat berlangsung di ruang rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025), dengan fokus pembahasan pengoptimalan pendapatan daerah melalui pemanfaatan alur Sungai Mahakam sebagai aset strategis.
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud serta Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Sejumlah anggota Komisi II lainnya yang hadir, antara lain Abdul Giaz, Shemmy Permata Sari, Guntur, Yonavia, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Usai rapat, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa terdapat hampir sepuluh jembatan di sepanjang Sungai Mahakam yang saat ini memerlukan pelayanan assist tug dan jasa pemanduan kapal. Namun, menurutnya, hanya Jembatan Mahakam yang sudah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama resmi dengan PT Pelindo. Sementara itu, pengelolaan jembatan lainnya dilakukan oleh pihak non-pemerintah seperti organisasi masyarakat maupun perusahaan swasta tanpa dasar perjanjian yang memberi pemasukan bagi daerah.
“Kita punya aset, tetapi daerah tidak mendapatkan apa-apa. Jembatan-jembatan itu digunakan untuk aktivitas pemanduan kapal, namun tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Ini yang ingin kita tata ulang,” ujar Hamas, sapaan akrabnya kepada awak media.
Selain pengelolaan jembatan, rapat juga membahas aktivitas Ship to Ship (STS) yang berlangsung di dua lokasi utama, yaitu Muara Berau dan Muara Jawa. Menurut Sabaruddin, kegiatan bongkar muat kapal di kedua titik tersebut berada pada wilayah kewenangan Kaltim karena masih berada dalam batas 12 mil laut. Namun, hingga kini tidak ada pemasukan PAD dari aktivitas tersebut.
“Kegiatan STS berlangsung masif, tetapi tidak memberi nilai tambah bagi daerah. Padahal risiko lingkungan seperti tumpahan batu bara atau kecelakaan kapal jelas ditanggung wilayah kita,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.
Untuk menghentikan potensi kebocoran pendapatan, Komisi II mendorong Kantor KSOP dan instansi terkait menyusun pola kerja sama resmi antara operator kapal dan Badan Usaha Milik Daerah (Perusda). Sabaruddin menilai hal ini selaras dengan arahan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Presiden Prabowo mengenai optimalisasi aset daerah.
“Kalau kerja sama ini terwujud, PAD kita akan meningkat signifikan. Kami berharap KSOP bisa membantu mengawal regulasinya,” tutup politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Raker ditutup dengan rencana tindak lanjut berupa penyusunan formula kerja sama kelembagaan dan evaluasi aset strategis Sungai Mahakam sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
