Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menegaskan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka menyusun pokok-pokok pikiran legislatif untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Menurut dia, keberadaan Pansus merupakan bagian tak terpisahkan dari proses rutin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat murni maupun perubahan.
“Pansus adalah tradisi penting, tempat mengakomodasi usulan masyarakat yang belum terwadahi oleh OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya, Senin (14/07/2025).
Salehuddin yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyebut, keberadaan Pansus berperan strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan arah pembangunan daerah secara legal dan operasional. Ia menilai mekanisme ini turut menguatkan praktik perencanaan pembangunan yang partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2022 mengenai perencanaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Fraksi Golkar secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Pansus, dan akan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas dalam pembahasan hingga pengesahan APBD tahun berikutnya.
Dalam pernyataannya, Salehuddin juga menyoroti beberapa hambatan teknis yang sering muncul dalam proses perencanaan, antara lain perubahan substansi usulan masyarakat yang berkembang setelah pelaksanaan reses serta dinamika regulasi dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menilai keberadaan Pansus justru menjadi ruang efektif untuk menyelaraskan semua aspirasi tersebut.
“Pansus membantu mempertemukan dinamika aspirasi dengan kebijakan konkret. Ini bagian penting dari pembangunan yang responsif dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan kehadiran Pansus, lanjut Salehuddin, proses penyerapan dan pemetaan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih sistematis dan objektif. Ia berharap seluruh elemen legislatif dapat turut berperan aktif dalam menyusun pokok-pokok pikiran yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara nyata dan menyeluruh.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
