Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menyampaikan harapannya agar dua fasilitas olahraga besar di Kaltim, yakni Gelanggang Olahraga (Gelora) Stadion Madya Kadrie Oening Sempaja dan Kompleks Stadion Utama Palaran, dapat memperoleh pendanaan mandiri di masa mendatang.
Menurutnya, selama ini keberadaan dua kompleks stadion tersebut masih sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim, terutama dalam hal pemeliharaan. Kondisi ini membuat perawatan kedua fasilitas tersebut tidak berjalan optimal.
“Harapannya kedua kompleks Stadion Utama Palaran dan Kompleks Gelora Stadion Madya mampu mendapatkan dana secara mandiri terutama dalam aspek pemeliharaannya. Tapi hingga hari ini jangankan pemeliharaan gedung, baru pemeliharaan halaman saja itu, kita sudah mengalami ketimpangan anggaran,” ujar Darlis saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (28/08/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk pemeliharaan dua stadion tersebut. Padahal, menurut perhitungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, kebutuhan riil mencapai Rp6 miliar, dan itu pun baru untuk kebersihan serta pemeliharaan halaman.
“Dispora Kaltim mendapatkan anggaran kurang lebih hanya sekitar Rp4 miliar. Tapi pemeliharaan halamannya saja atau kebersihan itu dibutuhkan anggaran Rp6 miliar, dan itu belum pemeliharaan gedung,” kata legislator asal daerah pemilihan Samarinda ini.
Lebih lanjut, Darlis mendorong agar Dispora Kaltim selaku pengelola dapat mengelola fasilitas olahraga tersebut secara profesional dengan memaksimalkan potensi bisnis. Dengan demikian, biaya pemeliharaan tidak lagi sepenuhnya ditanggung APBD.
“Supaya Dispora yang mengelola dua kompleks stadion itu bisa berpikir komersial, sehingga dapat mengurangi beban APBD terhadap pemeliharaan dua kompleks stadion ini. Karena di beberapa daerah, seperti di Sumatera Selatan, mereka bisa mandiri, tidak membebani APBD provinsinya dalam pengelolaan atau pemeliharaan stadion,” tutup anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
