Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Perekrutan puluhan ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi harapan baru dalam penguatan program pemenuhan gizi masyarakat. Para sarjana terpilih ini sedang menjalani pelatihan intensif di Universitas Pertahanan (Unhan) dan dijadwalkan akan menyelesaikan masa pendidikan mereka pada Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya besar BGN untuk memastikan setiap daerah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi optimal.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menyampaikan dukungannya. Ia menegaskan bahwa ketersediaan tenaga SPPI menjadi elemen utama agar dapur-dapur SPPG yang telah dibangun dapat beroperasi secara efektif.
“Setiap dapur harus ada SPPI dan sekarang ketersediaan petugas SPPI masih sangat kurang, jadi itu menjadi salah satu faktor utama pendukung SPPG,” ujar Darlis saat diwawancarai di Samarinda, Selasa (15/07/2025).
Menurut Darlis, investasi pada infrastruktur dapur tidak akan membawa dampak signifikan jika tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia. Ia mengungkapkan bahwa untuk membangun satu dapur SPPG diperlukan dana yang cukup besar, belum termasuk pengadaan gedungnya.
“Saya mendapat informasi satu dapur tidak kurang dari Rp800 juta diluar dari biaya gedung, itu baru dengan pengadaan peralatan itu kurang lebih Rp800 juta,” jelas legislator dari daerah pemilihan Samarinda ini.
Lebih jauh, ia menerangkan bahwa dalam struktur SPPI terdapat tiga posisi kunci yaitu kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan operasional dapur dan menjamin kualitas layanan gizi.
“Ditambah lagi dengan orang sudah investasi di situ, tapi SPPI belum tersedia akhirnya mereka belum bisa jalan, karena SPPI sebagai penanggung jawab SPPG,” tambah Darlis.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam pandangannya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang berdiri, tetapi juga dari efektivitas pelayanannya kepada masyarakat.
Darlis pun mendorong BGN agar mempercepat proses pelatihan dan distribusi tenaga SPPI ke daerah-daerah, agar program nasional Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dapat segera terealisasi secara merata.
“Pemerintah harus mempercepat pelatihan-pelatihan sarjana untuk penanggung jawab setiap dapur itu,” tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.[] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
