DPRD Kaltim Gelar Rapat Komisi III dengan Mitra Kerja Hadapi Pembahasan APBD

SAMARINDA –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi III menggelar rapat bersama mitra kerja untuk membahas persiapan menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), dengan melibatkan lima mitra strategis yang menjadi lingkup pengawasan Komisi III.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan DPRD. Setiap komisi diminta memastikan kekuatan anggaran mitra kerjanya masing-masing sebelum memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

“Rapat hari ini adalah rapat Komisi III bersama mitra kerja. Komisi III sendiri memiliki lima mitra, yakni Dinas PU, ESDM, Bina Marga dan Sumber Daya Air (BISUB), Pariwisata dan Jasa (PARJAS), serta Administrasi Pembangunan (ADBANG),” ujarnya.

Abdulloh menegaskan, rapat koordinasi ini penting untuk memastikan kesiapan alokasi anggaran dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

“Sesuai arahan pimpinan, seluruh komisi diminta rapat dengan mitra masing-masing untuk mengetahui kekuatan anggaran yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2025 maupun APBD Murni 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan harus dilakukan hingga ke tingkat detail agar penggunaan anggaran bisa lebih tepat sasaran.

“Kita harus tahu sampai pada Satuan III, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, bagaimana alokasi anggarannya, dan apakah tersedia dananya atau tidak. Nantinya pembahasan intensif akan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah bersama Banggar DPRD,” terangnya.

Abdulloh juga menyebutkan bahwa penjadwalan pembahasan KUAPPAS 2025–2026 sudah ditetapkan pada awal September.

“Penjadwalannya sementara antara tanggal 2 sampai 4 September untuk membahas KUAPPAS Perubahan 2025 maupun Murni 2026,” pungkasnya.

Melalui rapat ini, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran jelas mengenai kesiapan anggaran pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, energi, hingga pelayanan publik. Sinkronisasi antara komisi dan mitra kerja dinilai akan membuat pembahasan APBD berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kaltim. [] ADVERTORIAL

Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah