DPRD Kaltim Ingatkan Realisasi Anggaran dan Transparasi Tender

SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja pada Senin (25/08/2025). Agenda tersebut membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sekaligus efektivitas rencana kerja Tahun Anggaran (TA) 2026.

RDP berlangsung di ruang rapat Gedung E Lantai 1 Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Sejumlah pihak hadir, di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa realisasi APBD 2025 masih menghadapi tantangan, khususnya pada serapan anggaran Dishub Kaltim yang hingga Juli tercatat masih di bawah 40 persen.

“Untuk realisasi APBD 2025 terus prognosis pencapaian akhir tahun dan rata-rata mereka menyampaikan akan tercapai di bawah 100 persen terserap. Saat ini rata-rata di fisik maupun keuangan baru mencapai di bawah 40 persen serta ditargetkan di bulan Desember bisa terpenuhi sampai 94 persen,” ujar Abdulloh.

Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, Komisi III juga menyoroti penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026. Hal itu diperlukan agar sinkron dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 sebelum ditetapkan dalam nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.

“Tahun 2026 mengakomodir RKPD yang disusun tahun 2026 untuk dimasukkan di KUA-PPAS tahun 2026,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam rapat itu, Abdulloh juga mengingatkan pentingnya peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kaltim. Barjas bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan, serta koordinasi dengan perangkat daerah agar proses tender berlangsung efisien, transparan, dan sesuai ketentuan.

“Tidak semua lelang itu dilaksanakan oleh Barjas. Seperti e-katalog semua dilaksanakan oleh dinas masing-masing, sedangkan di Barjas hanya paket yang harus tender,” tutup legislator dari daerah pemilihan Balikpapan ini.

Dengan hasil RDP tersebut, Komisi III berharap realisasi APBD 2025 dapat dikejar hingga mendekati target maksimal, sekaligus memastikan perencanaan 2026 lebih matang dan tepat sasaran. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah