Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Persoalan klasik yang menghantui Kota Samarinda kembali menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi. Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum serta persoalan banjir yang menurutnya tak kunjung menemukan solusi konkret, meski telah berkali-kali dibahas dan dialokasikan anggaran besar.
Dalam pandangannya, lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia bukan disebabkan oleh minimnya peraturan, melainkan pada lemahnya implementasi di lapangan. Ia menyayangkan kondisi di mana sebuah peraturan yang baru diberlakukan, namun tak lama kemudian dicabut tanpa sempat diterapkan secara optimal. “Negara ini bukan kekurangan aturan, tapi kekurangan komitmen pelaksanaan. Ironis ketika sebuah peraturan yang baru dibuat, belum sempat dijalankan maksimal, sudah dicabut lagi. Padahal proses pembentukan aturan memakan waktu, tenaga, dan anggaran,” ujarnya, pada Selasa (15/07/2025).
Ia menggarisbawahi bahwa masalah utama hukum di Indonesia bukan terletak pada kecakapan intelektual, melainkan pada aspek moral dan integritas. Darlis menyebut bahwa kasus-kasus korupsi yang marak terjadi justru lahir dari pelaku yang memiliki kecerdasan, namun menyalahgunakannya. “Korupsi itu bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal hilangnya integritas. Ini yang perlu kita benahi secara serius,” tegasnya.
Darlis juga menyentil persoalan di lapangan yang kerap terjadi tanpa penataan dari awal, salah satunya keberadaan pedagang kaki lima di Jalan A.P.T. Pranoto. Ia menilai, pembiaran bertahun-tahun terhadap aktivitas tanpa aturan akan mempersulit pemerintah sendiri saat melakukan penertiban. “Kalau dari awal sudah ada penataan, kita tidak perlu berhadapan dengan dampak sosial yang rumit. Tapi karena dibiarkan begitu lama, akhirnya ketika ditertibkan, pemerintah dianggap kejam,” jelasnya.
Tak hanya itu, banjir yang terus melanda Samarinda juga kembali dikritiknya. Ia menceritakan bahwa rumah pribadinya yang sudah ditinggikan hingga 65 sentimeter tetap terendam. “Empat tahun lalu saya sudah tinggikan rumah, tapi tetap kebanjiran. Tinggi lagi? Biayanya dari mana? Ini menggambarkan betapa tidak efektifnya upaya penanganan selama ini,” keluhnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2014, dana sebesar Rp600 miliar telah dialokasikan untuk penanganan banjir di Samarinda. Namun, kenyataannya, beberapa wilayah seperti Rapak Dalam masih mengalami genangan air berhari-hari. “Padahal, sejak 2009 sampai 2014, sudah ada Rp600 miliar anggaran yang dikucurkan. Tapi sampai hari ini, banjir masih jadi momok,” katanya.
Menurutnya, normalisasi tiga sungai utama di Samarinda, yaitu Sungai Tambang Malang, Sungai Rapak Dalam, dan sungai sekitar Jalan Patimura, merupakan langkah prioritas yang harus segera dilaksanakan. Selain itu, ia mengkritisi maraknya bangunan liar di bantaran sungai serta praktik penimbunan tanah yang justru memperparah banjir.
Sebagai langkah tambahan, ia mendorong pengembalian konsep rumah panggung sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi alam Samarinda. “Ini warisan leluhur kita. Mungkin perlu dicoba kembali. Saya usul, SMAN 4 Samarinda bisa jadi proyek percontohan sekolah berbasis rumah panggung. Memang biayanya lebih tinggi, tapi jauh lebih ramah lingkungan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota dan provinsi dalam menjalankan program penanganan banjir agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. “Kalau tak ada persetujuan dari wali kota, kami di provinsi tidak bisa menjalankan program begitu saja. Harus ada koordinasi yang lebih kuat,” tuturnya.
Darlis menutup dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja lebih sigap dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kita butuh terobosan yang nyata dan berpihak pada rakyat. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban ketidaktegasan dan ketidaksiapan kebijakan,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
