Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Perbedaan kondisi geografis dan sosial di Indonesia dinilai sebagai tantangan yang harus dijawab secara bijak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, yang menilai bahwa keberhasilan program nasional ini tidak bisa bergantung pada pendekatan yang seragam untuk seluruh daerah.
Dalam keterangannya pada (13/07/2025), Agusriansyah menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan teknis yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ia menggarisbawahi bahwa keberagaman wilayah di Indonesia, termasuk antara kota seperti Samarinda dan daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu (Mahulu), menuntut adanya pendekatan yang kontekstual dalam penerapan program.
“Jangan semua dipaksa sama. Sekolah di Samarinda berbeda dengan yang di Mahulu. Kebutuhan gizinya pun tak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, apabila pelaksanaan MBG dipaksakan untuk mengikuti satu pola yang sama di seluruh wilayah, maka program tersebut dikhawatirkan tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menilai satuan pendidikan justru seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pusat.
Lebih jauh, Agusriansyah menekankan bahwa MBG sebaiknya dimaknai bukan sekadar sebagai proyek formal, tetapi sebagai gerakan yang melibatkan banyak pihak. Ia menyebut, partisipasi aktif dari sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah akan sangat menentukan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program.
“Program ini jangan hanya jadi proyek. Harus jadi gerakan bersama, dan itu dimulai dengan mempercayakan sekolah sebagai penggerak utamanya,” tegasnya.
Agusriansyah juga menyampaikan pandangannya bahwa program makan bergizi memiliki nilai strategis yang lebih dari sekadar pemberian makanan kepada peserta didik. Ia melihat MBG sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Dengan kecukupan gizi, anak-anak diharapkan tumbuh sehat dan lebih siap menghadapi proses pendidikan.
Dalam konteks Kalimantan Timur, ia berharap pemerintah pusat membuka ruang diskusi lebih luas dengan daerah-daerah agar implementasi program benar-benar disesuaikan dengan kondisi setempat. Bagi Agusriansyah, fleksibilitas kebijakan adalah kunci utama agar MBG tidak hanya berhenti pada agenda nasional, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan lokal dengan solusi nyata.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
