Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim di Gedung E, Lantai 1, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Selasa (02/09/2025). Rapat ini membahas proyeksi pendapatan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, sekaligus menjadi forum awal penyusunan strategi keuangan daerah menghadapi tantangan fiskal.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang menekankan bahwa penurunan proyeksi pendapatan daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika pada APBD 2025 pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 20 triliun, maka untuk 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp 18 triliun. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas serta kebijakan baru opsen pajak daerah.
“Melihat proyeksi pendapatan daerah 2026 yang menurun, maka kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membuat strategi keuangan yang lebih efisien, serta fokus kepada pembangunan prioritas dan pengembangan sektor hilirisasi,” ujar Hasanuddin di sela rapat. Ia menekankan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
Dalam rapat dijelaskan bahwa penurunan pendapatan berasal dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang diperkirakan menurunkan penerimaan daerah sekitar 18 persen. Sementara itu, DBH migas dan sektor pertambangan mineral (minerba) diproyeksikan turun hingga 21 persen. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan menyusun strategi pemulihan pendapatan.
Hasanuddin menyarankan pemerintah daerah menggali potensi baru untuk meningkatkan APBD, termasuk pengembangan sektor jasa, industri pengolahan, serta pemanfaatan sumber pendapatan lain yang belum tergarap optimal. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan prioritas program yang mendesak agar pembangunan tetap berkesinambungan.
Rapat kerja Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD menjadi tahap awal penyusunan KUA-PPAS 2026. Hasil rapat ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD 2026 yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kondisi fiskal yang menantang menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak nyata, memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.[] ADVERTORIAL
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah
