DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Perlindungan Perempuan dan Anak

SAMARINDA – Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak kembali disuarakan oleh anggota legislatif di tingkat provinsi. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang menurutnya belum menunjukkan kinerja optimal dalam menangani persoalan kekerasan yang masih marak terjadi.

Saat ditemui awak media di Samarinda, Sabtu (26/07/2025), Syahariah menilai bahwa keberadaan dua lembaga tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Ia menilai tidak adanya perubahan berarti menunjukkan bahwa sistem perlindungan belum berjalan sebagaimana mestinya. “Saya anggap gagal, masalah perempuan dan anak masih terus terjadi, tidak ada perubahan berarti,” ujar Syahariah.

Menurut legislator dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu, selama ini respon DP3A dan KPAD lebih bersifat reaktif, hanya muncul saat kasus mencuat ke publik. Ia menyayangkan tidak adanya langkah pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta minimnya program edukasi yang menyasar masyarakat secara luas. “Mereka hanya sibuk kalau ada kasus mencuat, setelah itu hilang, tidak ada upaya nyata dalam pencegahan dan edukasi berkelanjutan,” kata Syahariah.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat jarang merasakan kehadiran KPAD di tengah maraknya kekerasan terhadap anak. Menurutnya, lembaga ini belum menunjukkan keseriusan dan kecepatan dalam menangani persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. “Masalah pencabulan dan kekerasan anak sangat sering terjadi, tapi kita tidak melihat peran aktif lembaga yang diberi mandat khusus ini, kehadirannya nyaris tidak terasa,” tutur Syahariah.

Melalui pernyataannya, Syahariah mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengevaluasi kembali struktur dan efektivitas kerja DP3A dan KPAD. Ia menilai pentingnya perombakan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta penguatan strategi berbasis data yang mampu menjawab persoalan secara lebih konkret. “Lembaga-lembaga ini harus menjadi garda depan, bukan sekedar simbol kelembagaan, kami butuh kerja nyata dan jika diperlukan dilakukan penyegaran,” tutupnya.[] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah