Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi menegaskan bahwa pelaksanaan program Gratispol tak boleh mengorbankan integritas dan kemandirian akademik perguruan tinggi. “Kami tekankan kepada seluruh rektor dan pimpinan perguruan tinggi, jangan sampai karena program Gratispol ini, kampus menjadi kehilangan daya kritisnya. Pembayaran UKT dari pemerintah tidak boleh membuat kampus bungkam terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Darlis kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Senin (16/06/2025).
Dia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) kaltim disiplin soal waktu pencairan anggaran ke perguruan tinggi, agar kasus keterlambatan pembayaran seperti yang kerap terjadi dalam skema iuran BPJS Kesehatan tidak terulang di dunia pendidikan. “Kami tidak mau kasus rumah sakit dan BPJS Kesehatan terjadi di kampus. Jangan sampai mahasiswa merasa diperlakukan setengah hati hanya karena kampus belum menerima transfer UKT dari Pemprov,” tegas Darlis.
Terkait sistem pendaftaran program Gratispol, Darlis menegaskan bahwa tidak ada pendaftaran secara individu oleh mahasiswa. Proses pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh perguruan tinggi, kemudian diverifikasi oleh Pemprov. “Mahasiswa tidak perlu mencari-cari link pendaftaran. Ini bukan program beasiswa personal, tapi bantuan institusional. Kampus yang mengajukan data mahasiswa penerima, lalu diverifikasi Pemprov. Jadi ini murni kerja sama antarlembaga,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Darlis berharap ada sinkronisasi antara kalender perkuliahan perguruan tinggi terkait pembayaran UKT dengan jadwal pencairan atau pembayaran Pemprov Kaltim, karena perguruan tinggi sangat tergantung dari pembayaran tersebut untuk keberlangsungan kegiatan setiap kampus. “Kami meminta agar Pemprov Kaltim kedepan membikin kebijakan yang menjamin tidak tergangunya kegiatan diperguruan tinggi akibar terjadinya perbedaan kalender kegiatan antara perguruan tinggi dengan Pemprov,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihanSamarinda ini.
Program Gratispol adalah salah satu program prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim tanpa memandang latar belakang ekonomi. Skema ini dijadwalkan berjalan penuh mulai 2026, namun implementasi awal sudah dimulai bertahap pada pertengahan 2025 (ADVERTORIAL).
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Rasidah S.M
