DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Hilirisasi Energi

JAKARTA – Dorongan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah kembali menggema dari Kalimantan Timur (Kaltim). Meski dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan migas, kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dinilai belum optimal. Hal ini menjadi sorotan dalam forum “Executive Meeting” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (26/06/2025).

Forum yang mengangkat tema “Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Pertambangan dan Migas dalam Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” ini mempertemukan berbagai pihak dari pemerintahan, legislatif, dan dunia usaha. Dalam forum itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan perlunya langkah konkret dalam mereformulasi strategi pembangunan ekonomi daerah.

“Kaltim punya potensi besar di sektor pertambangan dan migas, tapi kontribusinya terhadap PAD masih belum maksimal. Kita perlu sinergi nyata antara legislatif, eksekutif, dan pelaku industri,” ungkap Hasanuddin dalam sambutannya.

Kondisi timpangnya pembagian nilai tambah antara pusat dan daerah kembali menjadi perhatian. Sebagian besar pengelolaan sumber daya dilakukan oleh perusahaan dari luar Kaltim. Akibatnya, manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat lokal menjadi terbatas.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang hanya memberi sisa, sementara sumber daya kita habis. Reformulasi strategi PAD harus melihat bagaimana nilai tambah bisa tetap tinggal di daerah,” ujarnya.

Hasanuddin mendorong percepatan hilirisasi industri, terutama di sektor energi dan pertambangan. Menurutnya, pembangunan pabrik pengolahan di dalam daerah akan menciptakan efek ganda, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah.

“Kita ingin agar batu bara tidak hanya diekspor mentah, tapi diolah jadi produk turunan. Begitu juga migas. Jika kita bisa dorong industri hilir berkembang, maka PAD akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.

Namun, upaya meningkatkan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor besar. Hasanuddin menekankan pentingnya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyangga ekonomi lokal yang terbukti tangguh.

Tak kalah penting, Hasanuddin menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya belum berfungsi optimal. Ia mengingatkan perlunya perbaikan tata kelola, transparansi, dan arah bisnis yang lebih berpihak pada masyarakat.

“BUMD harus menjadi katalisator pembangunan ekonomi. Tapi untuk itu, perlu perbaikan dari sisi manajemen, orientasi bisnis, dan transparansi. Kita tidak ingin BUMD hanya jadi beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),” tegasnya.

Menghadapi tantangan dan peluang baru, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, Hasanuddin mengajak semua elemen untuk bersatu membangun masa depan ekonomi daerah.

“Kita harus duduk bersama. Pemerintah tidak boleh jalan sendiri, industri tidak boleh hanya kejar untung, dan legislatif tidak boleh hanya mengawasi. Harus ada kolaborasi yang nyata demi masa depan Kaltim,” ujarnya menutup pernyataannya.

Seruan Hasanuddin merefleksikan semangat baru: bahwa kekayaan alam bukanlah jaminan kemakmuran jika tidak dikelola secara inklusif dan berkeadilan. Reformulasi strategi PAD bisa menjadi langkah awal bagi Kaltim untuk berdiri di atas kekuatan sendiri dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah