Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu (16/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meninjau langsung keberadaan dan fungsi sarana-prasarana milik pemerintah daerah, serta mempererat kerja sama lintas wilayah di kawasan Jabodetabek.
Rombongan DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, yang hadir bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta anggota komisi lainnya yakni Jahidin, Subandi, dan Abdul Rahman Agus. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi Badan Penghubung, Endang Sri Wahyuni, bersama jajaran staf instansi tersebut.
Dalam pertemuan itu, Reza menekankan bahwa Badan Penghubung memiliki peran penting sebagai representasi daerah yang menjembatani komunikasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai institusi nasional. “Badan Penghubung harus jadi garda depan sinergi antarwilayah dan representasi Kaltim di tingkat nasional,” ujarnya. Ia juga menyarankan optimalisasi media informasi seperti videotron dan digital signage sebagai sarana promosi potensi daerah.
Tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, Reza juga menyinggung soal kondisi sosial mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di Jakarta. Menurutnya, Badan Penghubung sebaiknya mengambil peran sebagai pendamping mahasiswa dan memberi perhatian terhadap keberadaan asrama yang mereka tempati.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa lembaganya perlu memahami secara menyeluruh arah kebijakan dan program prioritas Badan Penghubung, termasuk rincian anggaran tahun berjalan. “Kami perlu memahami arah strategis dan nilai anggaran agar fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga meminta agar fasilitas seperti mess transit dan forum komunikasi lintas wilayah dievaluasi untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan secara profesional. Hasanuddin berharap pelayanan Badan Penghubung mencerminkan kualitas birokrasi daerah dan mampu mendorong kampanye program-program unggulan seperti Gaspol dan Jospol secara lebih luas melalui media promosi modern.
Menanggapi hal tersebut, Endang Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, pihaknya menerima dana sebesar Rp17 miliar. Dana tersebut difokuskan pada dua program utama, yaitu pelayanan penghubung dan kegiatan penunjang lainnya. “Program ini mencakup fasilitasi teknis bagi pejabat, pengelolaan mess, kerja sama lintas lembaga, dan promosi potensi daerah lewat anjungan Kaltim di TMII serta media informasi di Jabodetabek,” paparnya.
Kunjungan tersebut dinilai sebagai upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap aset daerah sekaligus mendorong penguatan peran Badan Penghubung sebagai simpul strategis pembangunan dan pelayanan masyarakat Kaltim di luar daerah.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
